ADVERTISEMENT

ICW Minta Dewas KPK Berani Vonis Lili Mundur Bila Terbukti Langgar Etik

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 17:24 WIB
Kurnia Ramadhana
Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait dugaan penerimaan fasilitas MotoGP Mandalika. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Lili jika terbukti bersalah.

"Jika persidangan kode etik memutuskan Saudari Lili bersalah, maka lengkap sudah bukti konkret kehancuran KPK pada rezim Firli Bahuri," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

"Bagaimana tidak, selain kinerja lembaga yang terbilang buruk selama tiga tahun terakhir, ternyata juga diikuti dengan rendahnya integritas para pimpinannya," lanjutnya.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Kurnia, pimpinan KPK periode 2019-2023 telah empat kali melanggar kode etik. Dia menyebut pelanggaran etik itu dilakukan oleh Firli Bahuri dan Lili, sama-sama sebanyak dua kali.

"Patut diingat, jika ditambah dengan dugaan kesalahan Lili, maka selama tiga tahun terakhir Pimpinan KPK periode 2019-2023 telah empat kali terbukti melanggar kode etik. Masing-masing dilakukan oleh Firli (dua kali) dan Lili (dua kali)," ujar Kurnia.

Kurnia mengatakan, jika Lili terbukti melanggar terkait dugaan penggunaan fasilitas MotoGP, ICW meminta agar Dewas KPK tidak segan menjatuhi sanksi berat berupa permintaan pengunduran diri Lili, sebagaimana yang tertuang di Pasal 10 ayat (4) huruf b Peraturan Dewas KPK No 2/2020. Ada dua argumentasi ICW dalam desakan tersebut.

"Ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan permintaan ICW kepada Dewan Pengawas. Pertama, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Saudari Lili tidak sekadar melanggar etik, melainkan termasuk ranah pidana, yakni gratifikasi," lanjut Kurnia.

"Kedua, ini merupakan bentuk pengulangan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili. Oleh karena itu, atas argumentasi tersebut, sudah sewajarnya Dewan Pengawas berani untuk meminta Saudari Lili segera hengkang dari KPK," sambungnya.

ICW mendesak agar nantinya dalam sidang etik Lili, komposisi majelis sidang terbebas dari konflik kepentingan. Menurut Kurnia, terdapat salah seorang Dewas yang pernah menjadi bagian dari panitia seleksi pimpinan KPK.

"ICW mendesak agar komposisi majelis sidang etik Saudari Lili Pintauli Siregar bebas dari konflik kepentingan. Sebab, salah satu anggota Dewan Pengawas ada yang pernah menjadi Panitia Seleksi Pimpinan KPK," tegas Kurnia.

"Jika kemudian Ia ditunjuk menjadi majelis, bukan tidak mungkin sikap yang bersangkutan akan subjektif guna mempertahankan pilihannya terdahulu," tuturnya.

Selengkapnya pada halaman berikut.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT