ADVERTISEMENT

Standar Ganda Hakim Konstitusi, Antara UU Cipta Kerja dan UU MK

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 10:07 WIB
Dua orang ahli dihadirkan untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan Uji Formil UU KPK. Dua orang ahli itu yakni Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.
Sidang MK (ari/detikcom)

Putusan UU MK

Amar:
Menolak pengujian formil.

Padahal UU MK juga cacat formil sebagaimana juga pertimbangan UU Cipta Kerja. Sebab pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK tidak hanya dilakukan dalam waktu super cepat tetapi juga secara tertutup dengan menegasikan partisipasi masyarakat.

Kronologi pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK adalah sebagai berikut:
1. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Suparman Andi Agtas mengusulkan revisi UU MK dalam daftar kumulatif terbuka pada 03 Februari 2020;
2. Badan Legislasi DPR melakukan rapat harmonisasi tentang pembahasan RUU MK pada Rapat Badan Legislasi pada 13 Februari 2020;
3. Rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU MK pada 19 Februari 2020;
4. RUU ini ditetapkan sebagai usul DPR pada 02 April 2020;
5. Penugasan pembahasan RUU MK oleh Wakil Ketua DPR pada 20 Juli 2020;
6. Proses berlanjut dengan RUU MK mendapatkan persetujuan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah pada 24 Agustus 2020;
7. 26-28 Agustus 2020 dilaksanakan rapat panitia kerja untuk membahas DIM yang dilakukan secara tertutup;
8. Pada 31 Agustus 2020, RUU MK disahkan di Pembicaraan Tingkat I;
9. Pada 01 September 2020, di Pembicaraan Tingkat II, RUU MK disahkan menjadi undang-undang.

Amicus curae dari Universitas Brawijaya menilai:

Di dalam seluruh proses pembentukan tersebut masyarakat tidak dapat memperoleh informasi resmi dari anggota DPR dan pemerintah tentang Naskah Akademik dan RUU yang disiapkan dan dibahas sehingga tidak dapat memberikan masukan atau menyatakan pendapat. Proses penyusunan mulai dari usulan hingga persetujuan untuk dibahas bersama dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan dan mengundang partisipasi masyarakat.

Bahkan, dalam proses pembahasan DIM dan pembahasan bersama juga dilakukan secara tertutup dan tanpa mengundang kelompok masyarakat yang pada saat itu sesungguhnya telah banyak yang menyampaikan pendapat dan opini baik terkait dengan proses yang tertutup sehingga melanggar asas keterbukaan, maupun terkait dengan materi muatan perubahan yang akan dilakukan. Proses pembahasan bersama yang hanya memakan waktu 3 hari jelas di luar nalar wajar kecuali memang dilakukan untuk menutup ruang partisipasi masyarakat.

Fakta kronologis pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK menunjukkan dengan jelas tidak terpenuhinya asas keterbukaan sebagai pelaksanaan dari prinsip demokrasi yang dianut UUD 1945. Pelanggaran terhadap asas keterbukaan sudah seharusnya menjadi argumentasi kuat bahwa pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK bertentangan dengan UUD 1945 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020.

Satu-satunya hakim konstitusi yang menyatakan UU MK harus dibatalkan karena cacat formil adalah Prof Arief Hidayat. Berikut pertimbangannya:

Isu yang masuk UU MK terbaru bukanlah sepenuhnya amanat putusan MK. Jadi, menurut Arief Hidayat, UU MK itu haruslah dibuat dengan menjaring partisipasi publik. Isu-isu dalam UU MK baru itu di antaranya:

1. Perpanjangan masa jabatan maksimal 15 (lima belas) tahun hingga usia pensiun, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun, yang diperuntukkan bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat;
2. Penghapusan periodisasi jabatan hakim;
3. Perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari 2,5 tahun menjadi lima tahun;
4. Penambahan unsur 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum sebagai anggota Majelis Kehormatan MK;
5. Syarat calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung.

Pembentukan UU Perubahan Ketiga UU MK tidak hanya dilakukan dalam waktu supercepat (fast track legislation) tetapi juga secara tertutup dengan menegasikan partisipasi masyarakat.

Namun suara Arief Hidayat kalah suara dengan 8 hakim konstitusi lainnya sehingga:

UU MK lama:

1. Ketua MK Anwar Usman purnatugas pada 2021.
2. Wakil Ketua MK Aswanto purnatugas pada 2024.
3. Arief Hidayat purnatugas pada 2023.
4. Wahiduddin Adams purnatugas pada 2024
5. Suhartoyo purnatugas pada 2025
6. Manahan purnatugas pada 2025
7. Saldi Isra purnatugas pada 2022
8. Enny Nurbaningsih purnatugas pada 2023
9. Daniel purnatugas pada 2025

UU MK baru, yang dikuatkan oleh hakim konstitusi sendiri:

1. Anwar Usman berakhir sampai 6 April 2026
2. Aswanto sampai 21 Maret 2029.
3. Arief Hidayat sampai 3 Februari 2026
4. Wahiduddin Adams sampai 17 Januari 2024
5. Suhartoyo sampai 15 November 2029
6. Manahan Sitompul sampai 8 Desember 2023
7. Saldi Isra sampai 11 April 2032
8. Enny Nurbaningsih sampai 27 Juni 2032
9. Daniel Pancastaki sampai 15 Desember 2034


(asp/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT