Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Anwar Usman harus mundur dari kursi Ketua MK dan Aswanto dari kursi Wakil Ketua MK. Namun MK ternyata suara hakim konstitusi dalam putusan tersebut terbelah.
Putusan itu atas sejumlah permohonan judicial review UU MK terbaru. Isu besar dalam perubahan UU MK yang baru adalah:
UU lama: periode hakim konstitusi per lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode.
UU baru: periode hakim konstitusi selama 15 tahun atau pensiun di usia 70 tahun.
Suara hakim MK terbelah dalam putusan terkait gugatan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi menjadi 1 tahun atau pensiun di usia 70 tahun dan mundurnya ketua dan wakil ketua MK.
Dua isu krusial yang paling penting adalah:
1. Ketua dan Wakil Ketua MK otomatis meneruskan jabatannya, yaitu Anwar Usman dan Aswanto (Pasal 87a).
2. Perpanjangan masa jabatan otomatis berlaku bagi hakim konstitusi yang duduk saat ini (Pasal 87b).
Nah, hakim konstitusi, dalam mengadili dirinya sendiri itu, MK ternyata terbelah. Berikut peta perpecahan MK yang dirangkum detikcom, Rabu (22/6/2022):
Putusan Nomor 100
MK memutuskan menolak uji formil UU MK dan tidak menerima uji materiil UU MK. Putusan ini tidak bulat.
Wahiduddin Adams
Hakim konstitusi Wahiduddin Adams berpendapat pembentukan UU MK sudah benar, tetapi alasan menolaknya berbeda dengan suara mayoritas hakim konstitusi (concurring opinion).
Adapun untuk Pasal 87B, Wahiduddin Adams berpendapat harusnya dibatalkan, sehingga hakim konstitusi yang ada saat ini tidak otomatis memperpanjang masa jabatannya sendiri menjadi 15 tahun, tetapi tetap menggunakan UU MK lama, yaitu 5 tahun. Periode 15 tahun atau pensiun 70 tahun berlaku untuk hakim konstitusi baru.
"Dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Wahiduddin Adams.
Suhartoyo:
Hakim konstitusi menilai, secara formil, pembentukan UU MK sudah benar karena merupakan tindak lanjut putusan MK.
"Putusan Mahkamah Konstitusi secara doktriner 'harus dianggap benar' sesuai dengan (asas res judicata pro veritate habetur)," kata Suhartoyo.
Adapun soal uji materiil UU MK, Suhartoyo menolaknya.
Arief Hidayat:
Hakim konstitusi Arief Hidayat paling tegas dalam sikapnya. Menurutnya, revisi UU MK cacat formil sehingga harus dibatalkan. Karena itu, isi UU juga gugur dengan sendirinya. Tanpa perlu memperdebatkan materi UU MK yang baru sekalipun.
"Proses pembahasan bersama yang hanya memakan waktu 3 hari jelas di luar nalar wajar kecuali memang dilakukan untuk menutup ruang partisipasi masyarakat," kata Arief Hidayat.
Saldi Isra:
Saldi Isra menjadi hakim konstitusi berdasarkan UU MK lama yang menyatakan jabatannya hanya untuk 5 tahun dan habis pada Maret 2022. Namun Saldi Isra tidak mempermasalahkan masa jabatannya diperpanjang otomatis hingga 2032 dengan UU baru. Alasannya, hal itu adalah kewenangan DPR.
"Berkenaan dengan 'rumpun jabatan' hakim konstitusi, terutama berkaitan dengan batas usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan, menjadi kewenangan pembentuk pembentuk undang-undang (open legal policy) untuk menentukannya. Hal demikian diperkenankan sepanjang tidak melanggar pembatasan prinsip open legal policy, termasuk prinsip rasionalitas," kata Saldi Isra.
Suara hakim MK terbelah soal Anwar Usman harus mundur. Selengkapnya halaman selanjutnya.
