ADVERTISEMENT

KPU Ungkap Konsekuensi DOB Papua di Pemilu 2024

Wildan Noviansah - detikNews
Rabu, 29 Jun 2022 17:57 WIB
Ketua KPU RI
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Andi Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi II DPR RI dan pemerintah telah menyepakati RUU DOB (daerah otonomi baru) atau provinsi baru Papua pada tingkat I. KPU menjelaskan DOB Papua itu nantinya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan Pemilu 2024.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut DOB akan berpengaruh terhadap alokasi kursi di DPR RI. Sebab, kata dia, hal itu mengacu pada pemekaran daerah yang memperkecil daerah pemilihan (Dapil).

"Itu ada beberapa konsekuensi elektoral. Yang pertama, daerah pemilihannya semula katakanlah Papua induk itu kan nanti begitu ada pemekaran kan areanya, luasan dapilnya mengecil. Dengan begitu, konsekuensinya, jumlah penduduknya juga makin mengecil masing-masing daerah itu," kata Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2022).

"Maka, dengan begitu, alokasi kursi DPR RI yang semula daerah induk itu 10, dan nanti misalkan kami belum tahu ya berapa provinsinya, itu nanti pasti akan berpengaruh pada alokasi kursi DPR RI," imbuhnya.

Selain alokasi DPR RI, DOB Papua akan berpengaruh pada DPRD provinsi. Dia mengatakan harus ada penataan ulang DPRD provinsi.

"Namanya juga DOB ya daerah otonomi baru, salah satu tanda daerah itu, otonomi itu punya DPRD. Maka kemudian konsekuensi ada, DPRD provinsi dan dapilnya juga harus ditata ulang," ujarnya.

Hasyim juga menerangkan kabupaten/kota tidak terlalu berpengaruh. Namun dia memastikan alokasi kursi DPR RI, DPRD, hingga DPD akan sangat dipengaruhi oleh hal tersebut.

"Kalau kabupaten/kota, sepanjang tidak ada pembentukan kabupaten/kota, ya tidak ada masalah. Tapi yang jelas berpengaruh adalah alokasi kursi DPR RI, dibentuknya DPRD provinsi yang baru. Kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang semula wakilnya hanya di satu provinsi. Kalau nanti ada beberapa provinsi kan juga bertambah juga," ucap dia.

Hasyim menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintahan pusat hingga DPR terkait Pemilu 2024 di DOB. Termasuk pemilihan gubernur di masing-masing provinsi baru tersebut.

"Pertanyaannya adalah kira-kira untuk pengisian itu mengikuti dalam pemilu besok atau nanti setelah Pemilu 2024. Demikian juga kalau ada daerah baru sebagai sebuah daerah otonomi, pasti ada gubernur baru. Mau diisi kapan, pilkada 2024 atau kapan? Ini akan kami diskusikan dengan pemerintah dan DPR," tuturnya.

Simak selengkapnya 3 Ibu kota DOB Papua di halaman berikutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT