.webp)
Aliansi Mahasiswa Papua Se-Jawa dan Bali menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Aksi tersebut kini bubar setelah ditemui perwakilan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Pantauan detikcom di lokasi Rabu (29/6/2022), perwakilan Setjen DPR RI yang menemui massa aksi adalah Kasubag Media Cetak Sugeng Irianto. Sugeng tampak berdialog dengan beberapa peserta aksi.
Setelah berdialog, massa terpantau mengatur barisan untuk menyampaikan pernyataan sikap. Koordinator aksi Terry Kum menyatakan mahasiswa Papua Se-Jawa dan Bali secara tegas menolak adanya daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ikatan pelajar dan mahasiswa Papua menolak dengan tegas deklarasi DOB di Papua," kata Terry.
Kemudian, Aliansi Mahasiswa Papua Se-Jawa dan Bali meminta untuk menghentikan perampasan paksa tanah masyarakat.
"Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua," ujarnya.
Selain itu, ada beberapa tuntutan lain, seperti mendesak pemerintah menutup Freeport dan perkebunan kelapa sawit serta mencabut aturan Otonomi Khusus jilid II.
Pernyataan itu kemudian ditandatangani oleh Sugeng Irianto selaku perwakilan Setjen DPR yang menerima massa aksi. Massa kemudian tampak bersama Sugeng lalu berfoto bersama.
Salah satu peserta aksi bernama Daniel mengatakan pihaknya sudah merasa puas bisa menyampaikan aspirasi meski tidak dapat masuk ke gedung DPR. Dia berharap pernyataan sikap yang sudah dibacakan dapat ditindaklanjuti oleh DPR.
"Tidak masalah kita adakan aksi di sini. Setidaknya mereka yang di dalam tahu kita aksi dan mereka bersedia menemui kita. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa ditindaklanjuti dan didengar," kata Daniel.
Massa aksi terpantau membubarkan diri pada pukul 13.30 WIB. Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga agar barisan massa tidak mengganggu arus lalu lintas.
Seperti diketahui, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Se-Jawa dan Bali menggelar aksi di depan gedung DPR, Jakarta. Mereka menuntut DPR mencabut tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Massa terlihat membawa spanduk penolakan bertulisan 'Menolak dengan Tegas Deklarasi DOB' dan 'DOB Bukan Solusi Kesejahteraan Rakyat'.
"RUU DOB sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda berpihak kepada rakyat Papua. Jadi kami mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk tidak mengesahkan RUU DOB. Setuju?" ucap seorang orator aksi di lokasi.
"Setuju!" jawab para peserta aksi.
Sebagai informasi, Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati tiga RUU tentang pembentukan provinsi di Papua dalam keputusan tingkat I. Selanjutnya, RUU itu akan dibawa ke rapat paripurna 30 Juni 2022 untuk disahkan.
Keputusan itu diambil dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi II DPR serta perwakilan dari DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Adapun pihak pemerintah yang hadir adalah Wamendagri John Wempi Wetipo, Wamenkumham Edward OS Hiariej, dan Menkeu Sri Mulyani.
Adapun tiga RUU tersebut adalah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan. Dalam keputusan tingkat ini, semua fraksi menyampaikan pandangannya.
Dari sembilan total fraksi yang ada menyetujui ketiga RUU itu dibawa ke rapat paripurna. Tercatat, Partai Demokrat dan PKS yang setuju dengan catatan.
(rak/idn)
