ADVERTISEMENT

Banyak Jaksa Pensiun Dini, UU Kejaksaan Kembali Digugat ke MK

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 29 Jun 2022 17:45 WIB
Gedung Kejaksaan Agung
Foto: Wilda Hayatun Nufus/detikcom
Jakarta -

Sejumlah jaksa menggugat kembali UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, banyak yang harus pensiun dini gara-gara berlakunya UU Nomor 11/2021 itu, yaitu dari 62 tahun menjadi 60 tahun.

Lima jaksa itu adalah Irnensif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, Renny Ariyanny, dan Indrayati Siagian. Mereka memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa. Ketentuan Norma yang dimohonkan pengujian materiil, sebagai berikut:

Pasal 12 huruf c
Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: b. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

Pasal 40A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

"Bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945," kata Viktor kepada wartawan, Rabu (29/6/2022).

Irnensif, Zulhadi Savitri Noor, dan Wilmar Ambarita saat ini adalah jaksa dengan jabatan jaksa utama madya/pembina utama madya (IV/d). Dengan berlakunya UU 11/2020 itu, semua jaksa yang telah berusia genap 60 atau lebih sebelum UU 11/2021 diundangkan, maka usia pensiun/diberhentikan secara hormat pada usia 62 tahun atau mengikuti Pasal 12 huruf c UU 16 Tahun 2004. Sementara itu, jaksa yang belum genap berusia 60 tahun saat UU No 11 Tahun 2021 diundangkan (tanggal 31 Desember 2021), maka usia pensiun/diberhentikan secara hormat pada usia 60 tahun.

"Artinya, para pemohon mengalami kerugian konstitusional karena Pemohon I genap berusia 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, Pemohon I genap berusia 60 tahun pada tanggal 3 Maret 2022, dan Pemohon III genap berusia 60 tahun pada tanggal 16 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU No 11 tahun 2021)," beber Viktor.

Karena itu, Irnensif, Zulhadi Savitri Noor, dan Wilmar Ambarita terkena dampak langsung, yaitu memasuki masa pensiun tanpa mendapatkan haknya, yakni masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun.

"Karena permohonan pengajuan MPP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani MPP, sebagaimana diatur Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun," beber Viktor.

Sementara itu, terhadap Renny Ariyanny dan Indrayati Siagian mengalami kerugian hak konstitusionalnya, karena Renny akan genap berusia 60 tahun pada 24 November 2022. Sedangkan Indrayati akan genap berusia 60 tahun pada 24 Oktober 2022.

"Berdasarkan ketentuan norma a quo dalam berkarier dan prestasi kenaikan pangkat serta dipaksa berhenti bekerja (PHK)," cetus Viktor.

(asp/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT