ADVERTISEMENT

Perusahaan Jasa Titipan Tegaskan Diperas Eks Pejabat Bea Cukai Soetta

Dhani Irawan - detikNews
Selasa, 28 Jun 2022 22:33 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Perusahaan jasa titipan PT Sinergi Karya Kharisma (PT SKK) menegaskan sebagai korban pemerasan dari 2 mantan pejabat Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Kedua terdakwa yaitu Vincentius Istiko Murtiadji dan Qurnia Ahmad Bukhari sampai saat ini masih menjalani persidangan.

"Kejadian pemerasan ini bukan saja membuat SKK menanggung kerugian materiil yang tidak sedikit tapi juga kerugian imateriil. Sebab, kasus pemerasan ini telah menjadi preseden buruk dan mencederai iklim bisnis serta kepercayaan publik, termasuk para mitra bisnis perusahaan jasa titipan," ucap Panji Satria Utama dari ADP Counsellors at Law sebagai kuasa hukum dari PT SKK dalam keterangannya, Selasa (28/6/2022).

Di sisi lain Panji angkat topi terhadap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soetta yang proaktif sehingga kasus ini menjerat 2 terdakwa. Namun, menurut Panji, para terdakwa diduga menyerang balik perusahaan yang menjadi korban itu.

"SKK berharap jaksa penuntut umum memberikan tuntutan sesuai dengan perbuatan para terdakwa, yang tidak saja merugikan tapi telah menimbulkan trauma psikis sehingga para saksi korban masuk dalam program perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)," sebutnya.

Dua terdakwa dalam sidang ini, yaitu Vincentius Istiko Murtiadji dan Qurnia Ahmad Bukhari, didakwa melakukan pemerasan terhadap perusahaan jasa titipan dengan dalih surat peringatan dan denda. Mereka mendapat keuntungan Rp 3,5 miliar dari memeras PT Sinergi Karya Kharisma (SKK) dan PT Eldita Sarana Logistik (ESL).

Terdakwa Vincentius adalah Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II di Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean Bandara Soetta. Sedangkan Qurnia adalah Kabid Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai.

Penyalahgunaan kewenangan itu dengan pemberian surat teguran dan pemberian denda dengan jumlah besar. Keduanya juga mengancam izin perusahaan jasa titipan dan pembekuan operasional tempat penimbunan sementara ke PT SKK dan PT ESL.

Dalam surat dakwaan, jaksa mengatakan ancaman itu disampaikan baik lisan dan tertulis ke dua perusahaan tersebut. Mereka meminta tarif Rp 1.000 pada setiap kilogram data barang kiriman importasi di bandara ke PT SKK. Pada periode April 2020 sampai dengan April 2021 totalnya menurut JPU mencapai Rp 3,4 miliar lebih diterima kedua terdakwa.

Sementara pemerasan ke PT ESL disampaikan melalui direkturnya agar memberikan tarif Rp 1.000 per kilogram barang. Pada periode Januari hingga Februari 2021 total uang pemerasan ke perusahaan ini Rp 80 juta lebih.

"Sehingga keseluruhannya adalah berjumlah Rp 3,5 miliar," kata jaksa.

Sedangkan dalam persidangan sebelumnya yaitu pada Kamis, 2 Juni 2022, Istiko mengaku menerima uang dari PT SKK dalam kurun waktu 2020-2021. Dia mengklaim pertemuannya dengan pihak PT SKK selalu dilaporkan ke pimpinannya.

Tanggapan PT SKK

Atas hal itu Panji selaku kuasa hukum PT SKK balik menyerang. Dia menuding terdakwa telah melakukan fitnah.

"SKK tidak hanya menanggung kerugian sebagai korban pemerasan, tapi juga menjadi korban fitnah dan pemutarbalikan fakta di dalam persidangan," ucapnya.

Dia menyebut para terdakwa melakukan pemerasan sesuai dengan dakwaan jaksa. Dia pun berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan hal itu dengan cermat.

"Dalam hal ini, setiap praktik bisnis yang dilakukan SKK telah sesuai dengan koridor hukum dan mematuhi good corporate governance terbukti dengan hasil monitoring evaluasi terakhir dari KPU Bea Cukai Soetta dengan hasil 'sangat baik'," kata Panji.

(dhn/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT