PT SKK Tepis Saksi Soal Under Invoice di Kasus Eks Pejabat Bea Cukai Soetta

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Mei 2022 11:17 WIB
Kasus dugaan korupsi pemerasan di Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai Soekarno Hatta dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Satu saksi petugas fungsional Bea Cukai cerita bagaimana pemeriksaan dokumen untuk impor barang.
Kondisi sidang pemerasan kasus pemerasan di Kantor Pelayanan Umum Bandara soekarno halla. (Bahtiar/detikcom )
Jakarta -

Pihak PT Sinergi Karya Kharisma (SKK) membantah keterangan seorang saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan yang menjerat 2 mantan pejabat Bea-Cukai di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) atas nama Vincentius Istiko Murtiadji dan Qurnia Ahmad Bukhari. PT SKK mengklaim tidak melakukan perbuatan di luar aturan yang berlaku.

Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Serang pada Rabu, 18 Mei 2022, saksi yang dihadirkan atas nama Firul Zubaid Affandi selaku pegawai fungsional peneliti dokumen tingkat terampil (PDTT) di Kantor Pelayanan Utama Bea-Cukai Tipe A Soetta. Firul mengaku pernah menemukan adanya barang yang diduga under invoice nilai pabean tetapi hal ini kemudian dibantah PT SKK.

"Yang bersangkutan menyebut PT SKK melakukan under invoice nilai pabean. Itu sama sekali tidak benar. PT SKK selalu menyampaikan laporan sesuai fakta dan tidak memperoleh keuntungan satu rupiah pun dari pembayaran pajak bea masuk," ucap Panji Satria Utama dari ADP Counsellors at Law sebagai kuasa hukum dari PT SKK dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).

Panji menyebut nilai pajak yang keluar langsung diklaim dan dibayarkan oleh klien perusahaan yang merupakan perusahaan jasa titipan atau PJT dari Tempat Penimbunan Sementara atau TPS. Atas hal itu, lanjut Panji, PT SKK tidak mengambil keuntungan.

Bahkan, menurut Panji, Firul adalah orang yang pernah diminta Qurnia selaku terdakwa melakukan pemungutan ke PT SKK. Namun hal itu disebut telah ditolak PT SKK.

"PT SKK dikontrak untuk melakukan handling tanpa ada keuntungan dari pajak bea masuk, barang ditahan atau tidak oleh Bea Cukai, dan kondisi barang-barang lain," ucap Panji.

Perihal kesaksian Firul soal under invoice nilai pabean disebut Panji berbanding terbalik dengan hasil monitoring dan evaluasi (monev) dengan predikat sangat baik yang diperoleh PT SKK. Menurut Panji, predikat yang didapatkan oleh kliennya menunjukkan PT SKK telah menjalani kegiatan usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku dan patuh terhadap PMK 109/PMK.04/2020.

Dalam sidang sebelumnya, Firul mengaku bertugas melakukan penelitian dokumen barang impor dilakukan pada setiap perusahaan jasa titipan yang ada di Soetta. Dia mengaku pernah memeriksa dokumen barang impor dari PT SKK dan PT Eldita Sarana Logistik (ESL). Salah satu temuan di PT SKK, disebut Firul, ada barang yang seharusnya 15 dolar ditulis di dokumen 3 dolar.

"Terutama yang sering nilai pabean, kalau uraian tadi uraiannya suka terlalu generik, umum. Yang saya ingat tadi SKK seperti itu," ujar Firul dalam sidang.

Duduk Perkara

Dua terdakwa dalam sidang ini, yaitu Vincentius Istiko Murtiadji dan Qurnia Ahmad Bukhari, didakwa melakukan pemerasan terhadap perusahaan jasa titipan dengan dalih surat peringatan dan denda. Mereka mendapat keuntungan Rp 3,5 miliar dari memeras PT Sinergi Karya Kharisma (SKK) dan PT Eldita Sarana Logistik (ESL).

Terdakwa Vincentius adalah Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II di Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean Bandara Soetta. Sedangkan Qurnia adalah Kabid Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai.

Penyalahgunaan kewenangan itu dengan pemberian surat teguran dan pemberian denda dengan jumlah besar. Keduanya juga mengancam izin perusahaan jasa titipan dan pembekuan operasional tempat penimbunan sementara ke PT SKK dan PT ESL.

Dalam surat dakwaan, jaksa mengatakan ancaman itu disampaikan baik lisan dan tertulis ke dua perusahaan tersebut. Mereka meminta tarif Rp 1.000 pada setiap kilogram data barang kiriman importasi di bandara ke PT SKK. Pada periode April 2020 sampai dengan April 2021 totalnya menurut JPU mencapai Rp 3,4 miliar lebih diterima kedua terdakwa.

Sementara pemerasan ke PT ESL disampaikan melalui direkturnya agar memberikan tarif Rp 1.000 per kilogram barang. Pada periode Januari hingga Februari 2021 total uang pemerasan ke perusahaan ini Rp 80 juta lebih.

"Sehingga keseluruhannya adalah berjumlah Rp 3,5 miliar," kata jaksa.

Lihat juga video 'Bea Cukai Solo Sita 31 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sukoharjo-Boyolali':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/dhn)