ADVERTISEMENT

KPK Panggil Pihak Swasta di Kasus Suap Eks Wali Kota Ambon

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 28 Jun 2022 13:13 WIB
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi-detikcom)
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi/detikcom)
Jakarta -

KPK memanggil seorang saksi di perkara suap mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL). Saksi tersebut merupakan pihak swasta bernama Amri.

Plt Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Amri akan diperiksa soal tindak pidana korupsi (TPK) persetujuan prinsip pembangunan cabang retail di Pemkot Ambon tahun 2020.

"Hari ini (28/6) pemeriksaan saksi TPK persetujuan prinsip pembangunan Gerai AM Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon untuk Tersangka RL dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (28/6/2022).

Ali menjelaskan pemeriksaan terhadap Amri akan dilakukan di gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini. Namun, Ali belum merinci soal apa Amri akan dimintai konfirmasi.

Dalam perkara ini, mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka suap pemberian hadiah atau janji perijinan prinsip pembangunan cabang retail di Ambon tahun 2020. KPK juga turut menetapkan dua tersangka lain, yakni Andrew Erin Hehanussa (AEH) selaku staf Tata Usaha Pimpinan Pemkot Ambon dan Amri (AR) selaku karyawan minimarket AM.

Amri diduga menyetorkan uang senilai Rp 500 juta kepada Wali Kota Richard Louhennapessy. Uang setoran tersebut diduga sebagai suap dalam persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai AM di Kota Ambon.

Selama kurun 2020, Amri diduga aktif berkomunikasi melakukan pertemuan dengan Richard. Pertemuan itu diduga untuk memuluskan proses perizinan agar proses perizinan retail AM bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Richard Louhenapessy dalam perkara ini masih menjalani penahanan di Rutan KPK gedung Merah Putih. Sementara itu, Andrew Erin di Rutan KPK Kaveling C1.

Kembali ke Amri, akibat perbuatannya, dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lihat juga video 'KPK Pergoki Pegawai Pemkot Ambon Bakar Berkas Diduga Soal Suap Wali Kota':

[Gambas:Video 20detik]



(lir/lir)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT