ADVERTISEMENT

Peran Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo dalam Kasus Garuda di Kejagung

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 27 Jun 2022 15:09 WIB
Penyidik KPK memanggil Emirsyah Satar. Dia dipanggil sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce.
Foto Emirsyah Satar (berkemeja biru). (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MAR) Soetikno Soedardjo dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 dan CRJ-1000 di PT Garuda Indonesia. Seperti apa?

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Emirsyah Satar adalah orang yang pertama kali membocorkan rencana pengadaan pesawat kepada Soetikno. Hal itu bertentangan dengan pedoman pengadaan armada (PPA) milik PT Garuda Indonesia.

"Tersangka ES membocorkan rencana pengadaan pesawat kepada tersangka SS. Hal ini bertentangan dengan pedoman pengadaan armada (PPA) milik PT Garuda Indonesia," kata Ketut dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6/2022).

Ketut menerangkan Emirsyah Satar saat itu bersama dewan direksi langsung memerintahkan tim pemilihan untuk membuat analisis dengan menambahkan subkriteria dan mempergunakan NPV (net present value). Tujuannya agar Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 dimenangkan atau dipilih.

"Tersangka bersama dewan direksi HS dan Captain AW memerintahkan tim pemilihan untuk membuat analisis dengan menambahkan subkriteria dengan mempergunakan pendekatan net present value (NPV) dengan tujuan agar Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 dimenangkan atau dipilih," ungkapnya.

Perubahan analisis yang diinstruksikan Emirsyah Satar dikirim ke Soetikno Soedardjo. Emirsyah pun menerima imbalan dari manufaktur melalui Soetikno dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600.

"Bahwa instruksi perubahan analisis yang diinstruksikan Tersangka kepada tim pemilihan adalah dengan menggunakan analisis yang dibuat oleh pihak manufaktur yang dikirim melalui Tersangka SS. Tersangka ES telah menerima gratifikasi dari manufaktur melalui Tersangka SS dalam proses pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600," ungkapnya.

Peran Soetikno Soedardjo

Sedangkan peran Soetikno Soedardjo (SS) dalam kasus ini adalah mempengaruhi Emirsyah untuk menyetujui analisis dari pihak manufaktur. Akhirnya Emirsyah Satar pun menginstruksikan jajarannya untuk membuat analisis hingga memilih Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600.

"Berbekal bocoran rencana pengadaan pesawat dari Tersangka ES, Tersangka SS telah melakukan komunikasi dengan pihak manufaktur," ujarnya.

"Tersangka telah mempengaruhi Tersangka ES dengan cara mengirim analisis yang dibuat oleh pihak manufaktur sehingga Tersangka ES menginstruksikan tim pengadaan untuk mempedomani dalam membuat analisis sehingga memilih Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600," sambungnya.

Dalam hal ini, Soetikno juga memberikan langsung imbalan kepada Emirsyah Satar dalam proses pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600.

"Tersangka menjadi perantara dalam menyampaikan gratifikasi dari manufaktur kepada Tersangka ES dalam proses pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600," ujarnya.

Emirsyah dan Soetikno disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah:

1. Setijo Awibowo (SA) selaku VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012
2. Agus Wahjudo selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009-2014
3. Albert Burhan (AB) selaku VP Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2012

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Simak Video: Waw! Kerugian Korupsi Garuda Indonesia Capai Rp 8,8 Triliun!

[Gambas:Video 20detik]



(whn/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT