Mahkamah Agung (MA) menolak judicial review Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Menurut MA, asumsi pemohon, yang menilai Permendikbud melegalisasi zina, adalah kesimpulan yang terburu-buru.
Oleh sebab itu, MA menyatakan Permendikbud tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah sesuai dengan tata urutan perundangan di Indonesia.
"Jadi adanya asumsi bahwa frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 merupakan upaya legalisasi perzinahan dan seks bebas adalah asumsi yang out of the blue alias kesimpulan yang terburu-buru," demikian bunyi putusan MA yang dikutip detikcom, Senin (27/6/2022).
Putusan itu diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dengan anggota Is Sudaryono. Majelis menyatakan yang menjadi objek uji materi ini bukan mengatur persetujuan dalam aktivitas seksual (sexual consent), melainkan persetujuan korban (victim's consent) dalam kejadian kekerasan seksual.
Berikut ini sebagian pertimbangan MA menolak judicial review itu:
1. Dari perspektif hukum pidana, persetujuan atau izin merupakan salah satu prinsip penting yang menjadi dasar untuk menetapkan apakah satu perbuatan atau tindakan bisa disebut sebagai perbuatan pidana atau bukan. Satu perbuatan atau tindakan disebut sebagai perbuatan pidana, antara lain, jika tindakan itu mendatangkan kesengsaraan, kerugian, penderitaan, kerusakan terhadap orang lain. Namun tidak semua tindakan yang berdampak kesengsaraan itu disebut perbuatan pidana. Ada perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan, namun tidak masuk dalam perbuatan pidana, yaitu apabila ada unsur kerelaan atau persetujuan. Dalam hukum pidana dikenal satu asas yang menyatakan bahwa "kerelaan atau persetujuan menghapuskan elemen perbuatan pidana".
2. Persetujuan atau kerelaan yang dimaksud dalam hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada paksaan atau perbuatan yang dampaknya dikehendaki oleh kedua belah pihak, termasuk perbuatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh yang sederhana adalah pertarungan dimana kedua belah pihak sepakat beradu tanding dengan segala konsekwensi yang disadarinya. Dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian, kesengsaraan bahkan kematian tidak bisa menuntut hukuman pidana, sebab perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana karena telah ada persetujuan atau dampak dari tindakan itu telah disadarinya. Konsep persetujuan ini berhubungan dengan konsep "Tanpa paksaan" sebagaimana disebut di dalam beberapa pasal pasal KUHP. Pasal 285 misalnya menekankan adanya " memaksa melakukan persetubuhan" untuk menyebut sebuah tindakan dianggap sebagai perkosaan yang dapat dijatuhi pidana.
Simak juga video 'Pro-Kontra Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang Dinilai Legalkan Zina':
