ADVERTISEMENT

Anies Ganti Nama Jalan di Jakarta, Perlukah Ubah Data pada STNK-BPKB?

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 24 Jun 2022 08:32 WIB
Perpanjang Pajak Kendaraan di mall samsat keliling. dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Foto: Ilustri STNK (Dikhy Sasra/detik)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan perubahan 22 nama jalan di Jakarta dengan nama sejumlah tokoh dan legenda. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap data kependudukan dan dokumen lainnya. Perlukah data STNK dan BPKB diubah?

Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Taslim Chairuddin mengatakan awalnya warga diharuskan mengganti data identitas pada KTP terlebih dahulu menyesuaikan nama jalan yang baru. Lalu, barulah dokumen kendaraan STNK dan BPKB diwajibkan untuk diubah.

"Ketika ada kebijakan perubahan nama jalan, maka kita sangat berharap ada pergantian KTP dan atas perubahan itu maka pada dokumen kendaraan juga harus dilakukan perubahan," kata Taslim kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Taslim mengatakan untuk perubahan BPKB hanya cukup diberikan catatan kepolisian. Hal itu dikarenakan perubahan hanya terdapat pada alamat.

"Perubahan pada BPKB oleh karena yang berubah hanya nama alamat maka cukup diberikan catatan kepolisian yang menerangkan alamat berubah (nama alamat) dengan dasar apa," kata Taslim.

Sementara, untuk STNK diharuskan mengganti materialnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal ini menjadi konsekuensi warga untuk mengajar penggantian material tersebut.

"Akan tetapi perubahan STNK harus dilakukan penggantian material STNK dan konsekuensinya PNBP atas material itu harus dibayarkan," katanya.

Selanjutnya, Taslim mengatakan bahwa perubahan BPKB dilakukan di unit layanan BPKB. Sedangkan perubahan STNK dilakukan di Samsat di mana kendaraan tersebut terdaftar.

Lebih lanjut, Taslim menjelaskan bahwa dokumen kendaraan adalah dokumen negara pemberi legitmasi kepemilikan (BPKB) dan pengoperasionalannya (STNK). Atau dengan kata lain adalah untuk pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan kendaraan, yang dijamin oleh konstitusi sebagai mana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945.

"Oleh sebab itu harus ada hubungan hukum antara dokumen kendaraan, kendaraannya sendiri dan pemiliknya. Sehingga data identitas kendaraan dan identitas kepemilikannya harus memiliki kesesuaian, itulah mengapa dalam pelayanannya ada syarat faktur kendaraan dan KTP asli pemiliknya," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Betawi dijadikan nama jalan baru di Jakarta, seperti Mpok Nori, Haji Bokir, hingga Tino Sidin. Dilansir dari laman PPID Jakarta, berikut ini daftar 8 nama jalan baru di Jakarta Pusat.

1. Jalan Raden Ismail (menggantikan Jalan Buntu, Jakarta Pusat)
2. Jalan Mahbub Djunaidi (menggantikan Jalan Srikaya, Jakarta Pusat)
3. Jalan M. Mashabi (menggantikan Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Utara, Jakarta Pusat)
4. Jalan H.M Saleh Ishak (menggantikan Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Selatan, Jakarta Pusat)
5. Jalan Tino Sidin (menggantikan Jalan Cikini VII, Jakarta Pusat)
6.Jalan Abdullah Ali (menggantikan Jalan SMP 76, Jakarta Pusat)
7. Jalan A. Hamid Arief (menggantikan Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5, Jakarta Pusat)
8. Jalan H. Imam Sapi'ie (menggantikan Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat)

Simak Video 'Sejumlah Nama Jalan di Jakarta Diubah, Anies Pastikan Tak Bebani Warga':

[Gambas:Video 20detik]




(azh/dek)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT