ADVERTISEMENT

Saksi Cerita Draf Surat Dana PEN Koltim Diminta Perbaiki 2 Stafsus Mendagri

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 23 Jun 2022 20:52 WIB
Sidang eks Dirjen Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (Zunita/detikcom)
Sidang eks Dirjen Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Mantan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD), Marisi Parulian, menceritakan tahapan proses permohonan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kolaka Timur 2021. Marisi menyebut draf usulan persetujuan Kolaka Timur belum diterima oleh Mendagri Tito Karnavian.

Hal tersebut terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Marisi ketika dibacakan dalam sidang kasus suap dana PEN dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto. Sidang perkara suap dana PEN itu digelar Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/6/2022). Marisi mengatakan ternyata Mendagri belum menerima draf tanda rekomendasi Ardian terkait dan PEN Koltim, sebab surat itu masih belum lengkap karena ada catatan perbaikan dari Stafsus Mendagri.

"BAP poin 4 ada redaksional, Menteri Dalam Negeri menyetujui usulan pinjaman PEN Koltim Tahun 2021 maksimal sebesar Rp 151 miliar dan seterusnya, sehingga pada draf seterusnya yang sudah diparaf oleh Kasie, Kasubag TU, dan Kasubdit Yunior Anang, serta saya selaku Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, dan kemudian diparaf oleh Dirjen Keuangan Daerah M Ardian pada tanggal 21 September 2021 poin 4 tentang persetujuan tersebut dihapus," kata jaksa KPK membacakan BAP.

"Apa saksi tahu mengapa poin 4 tentang persetujuan dihapus?" tanya jaksa.

Marisi mengatakan surat tersebut dihapus lantaran menurut stafsus Mendagri ada kata-kata yang harus diperbaiki. Marisi menjelaskan agar surat-surat terkait PEN sampai ke Mendagri itu harus melalui beberapa tahapan.

Tahapan pertama ialah surat diproses kepala pinjaman, kemudian surat diteruskan ke Subdit Pinjaman, lalu dari situ diserahkan ke Dirjen Keuda. Setelah itu, untuk surat sampai ke Menteri, dari Dirjen diserahkan ke Badan Hukum untuk diperiksa.

Jika lulus surat dikirim ke Irjen lalu Setjen, baru tahap terakhir surat dikirim ke Stafsus untuk diperiksa sebelum sampai ke Menteri.

"Izin karena terkait draf usulan sehingga kata-kata 'Menyetujui pinjaman Rp 151 miliar dan seterusnya' itu untuk tidak dicantumkan, sebagai arahan Bapak Stafsus kepada kami," jelas Marisi.

"Stafsus siapa? tanya jaksa.

"Ada, Pak Apep dan Pak Mahendra," jawabnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak juga Video: Airlangga Ungkap Realisasi Anggaran PEN Capai Rp 29,3 T per April 2022

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT