ADVERTISEMENT

Saksi Dengar Info Pemda Dimintai Fee 2,5 Persen untuk Ajukan Dana PEN

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 23 Jun 2022 19:23 WIB
Sidang eks Dirjen Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (Zunita/detikcom)
Sidang eks Dirjen Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus suap berkaitan dengan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kolaka Timur 2021. Saat persidangan, jaksa KPK menyoroti berita acara pemeriksaan (BAP) saksi bernama Marisi Parulian terkait sikap mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto, yang enggan menandatangani pengajuan dua dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dua daerah.

Jaksa KPK, Kamis (23/6/2022), juga mencecar terkait BAP saksi yang mengaku mendengar informasi adanya permintaan fee 2,5 persen dalam pengajuan dana PEN. Diketahui, Marisi saat ini menjabat Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri. Sebelumnya, dia menjabat Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD).

Awalnya, jaksa membacakan BAP Marisi menjelaskan tentang sikap Ardian yang enggan menandatangani permohonan pinjaman PEN daerah Enrekang dan Bone tahun 2021. Berikut BAP-nya:

BAP 24: Apakah M Ardian Noervianto selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pernah tidak mau menandatangani konsep surat Pemda kepada Kemendagri terkait usulan PEN Pemda yang saudara ajukan. Apa saja serta bagaimana kronologinya?

Jawaban: M Ardian Noervianto selaku Dirjen pernah tidak menandatangani konsep surat dirjen pemda kepada Kemendagri, dan membubuhkan paraf pada konsep surat pertimbangan Mendagri terhadap usulan PEN yang saya ajukan:

a. Sekitar akhir tahun 2020 pada saat kami ajukan konsep surat pinjaman PEN pada Pemda Enrekang. M Ardian Noervianto tidak mau menandatangani atau membubuhkan parafnya. Saya tidak tahu apa alasannya, dari surat tersebut tidak dikembalikan ke kami. Saat itu kami mencoba mengusulkan kembali, namun tetap tidak ditandatanganinya.

b. Sekitar pertengahan 2021 saat kami mengajukan surat Pemda dalam konsep surat pertimbangan Mendagri terkait surat pinjaman pada Pemda Bone, dan M Ardian tidak mau menandatangani atau bubuhkan parafnya. Saya tak tahu apa alasannya, tapi surat tersebut hanya disimpan dan tidak diturunkan ke kami kembali, saat itu saya mencoba usulkan kembali namun tetap tidak di tandatangani.

Saya tidak tahu mengapa M Ardian tidak menandatangani konsep surat Dirjen Keuda kepada Bone ini dan membubuhkan paraf terhadap usulan PEN Pemda yang saya ajukan tersebut, dan dia tak pernah jelaskan ke saya mengapa tak mau menandatanganinya. Namun karena dia memiliki kewenangan menandatangani atau tidak menandatangani, maka saya selaku pelaksana tidak mungkin memaksakan dia selaku pimpinan untuk menandatanganinya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT