.webp)
Partai Demokrat buka suara terkait keputusan PDIP yang tidak ingin berkoalisi pada 2024. Demokrat menjawab dengan menyerang PDIP sebagai partai yang mengeksploitasi wong cilik.
Hal itu disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia awalnya mengingatkan PDIP bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi.
"Bagi yang mengerti politik, dalam politik ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan. Pak SBY sering juga menyebutkannya sebagai satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan belum cukup," kata Kamhar saat dihubungi, Kamis (23/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: PDIP Ogah Bareng PKS dan Demokrat di 2024 |
Kamhar mengatakan pandangan politik itulah yang menjadi sikap politik Demokrat. Demokrat, menurut dia, selalu terbuka terhadap partai lainnya.
"Ini semakin ditegaskan oleh Mas Ketum AHY pada Malam Silaturahmi dan Kontemplasi Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu bahwa Partai Demokrat terbuka dan tak memiliki hambatan dan beban masa lalu untuk membangun kerja sama politik dengan parpol lainnya," ucapnya.
Kamhar lalu membandingkan Demokrat dan PDIP. Dia menyebut Demokrat sebagai partai prorakyat, sedangkan PDIP partai yang mengklaim diri sebagai partai wong cilik tapi menyulitkan rakyat dengan berbagai persoalan.
"Sekilas perbandingan Partai Demokrat yang prorakyat dan partainya Hasto yang katanya partai wong cilik ketika mengemban amanah menjalankan pemerintahan. Aspirasi dan temuan yang kami peroleh di lapangan bahwa rakyat mengeluhkan berbagai persoalan dan kesulitan yang dihadapi," ujarnya.
Kamhar berpendapat yang terjadi saat ini justru PDIP mengeksploitasi wong cilik. Dia lalu mengungkit PDIP yang justru merampok rakat kecil dengan kasus korupsi Bansos COVID-19 yang dilakukan kader PDIP.
"Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY akan terus berjuang untuk rakyat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bukan mengeksploitasi wong cilik. Menyebut sebagai partai wong cilik tapi kenyataannya merampok dan memakan jatah rakyat kecil yang sedang kesusahan diterpa bencana 'korupsi bansos'," ujarnya.
"Berkebalikan dengan Partai Demokrat yang gemar memberi subsidi dan bansos pada rakyat sebagai kompensasi kebijakan," lanjutnya.
Simak video 'Sekjen PDIP: Sulit Kerja Sama dengan Demokrat-Ogah dengan PKS':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Kamhar juga menyinggung sikap PDIP yang terkesan tidak menghargai Jokowi sebagai Presiden saat rakernas II PDIP. Selain itu, dia menyinggung pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merendahkan profesi tukang bakso.
"Partai Demokrat juga partai yang tahu betul bagaimana memperlakukan dan menghormati Presiden sebagaimana mestinya, berbeda dengan partainya Hasto yang menempatkan Presiden sebagai petugas partai seperti yang viral videonya baru-baru ini yang menuai kritik dari banyak pihak. Partai Demokrat juga tak pernah melecehkan dan memandang rendah suatu profesi, berbeda dengan partainya Hasto yang meremehkan dan merendahkan tukang bakso," tegasnya.
PDIP Ogah Koalisi dengan PKS dan Demokrat
PDIP berbicara soal peluang bekerja sama dengan partai lain menuju Pilpres 2024. PDIP memberi sinyal ogah bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6). Hasto awalnya merespons pertemuan NasDem dan PKS yang berlangsung Rabu (22/6) kemarin.
"Ya, itu bagus sekali ada partai yang secara dini membangun koalisi antara NasDem dengan PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut. Tetapi, bagi PDIP, keyakinan yang kami tempuh adalah turun ke bawah ke desa-desa menyerap aspirasi masyarakat desa membantu memulihkan dari dampak pandemi COVID-19," kata Hasto.
Hasto lantas ditanya bagaimana peluang koalisi PDIP dengan PKS. Hasto tegas menolak.
"Ya kalau dengan PKS tidak," ujarnya.
Setelah itu, Hasto juga ditanya terkait peluang koalisi dengan Partai Demokrat. Hasto menyebut tidak mudah bekerja sama dengan Partai Demokrat.
"Ya, koalisi ini harus melihat emotional bonding pendukung PDIP. Begitu. Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," tuturnya.
