Mardani Maming Klaim Dikriminalisasi, KPK Tegaskan Punya Cukup Bukti

ADVERTISEMENT

Mardani Maming Klaim Dikriminalisasi, KPK Tegaskan Punya Cukup Bukti

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 21 Jun 2022 16:25 WIB
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi-detikcom)
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi/detikcom)
Jakarta -

Politikus PDIP Mardani H Maming mengklaim dikriminalisasi setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan dicegah ke luar negeri. KPK memastikan setiap penetapan tersangka memiliki bukti kuat.

"Dalam setiap penanganan perkara, KPK tentu bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sebagaimana koridor hukum, prosedur, dan perundang-undangan yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/6/2022).

"Sekali lagi kami pastikan, KPK memegang prinsip bahwa menegakkan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum itu sendiri," sambungnya.

KPK dalam menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk dalam kelengkapan alat bukti. Namun Ali masih belum bisa menjelaskan bukti apa saja yang telah dikantongi KPK.

"Alat bukti berdasarkan KUHAP bisa berupa keterangan dari saksi, ahli, ataupun terdakwa, serta surat maupun petunjuk lainnya," ujar Ali.

"Kemudian bahwa suatu kasus naik ke tahap penyidikan, tentu karena kecukupan minimal dua alat bukti dimaksud. Termasuk tentu dalam penyidikan dugaan korupsi tersebut," lanjutnya.

KPK hingga saat ini masih belum berencana untuk membuka secara gamblang perkara Mardani Maming ke publik.

"Bagaimana konstruksi lengkap perkaranya dan siapa tersangkanya, sebagaimana kebijakan KPK, akan disampaikan ketika dilakukan upaya paksa penahanan ataupun penangkapan," tegas Ali.

KPK Imbau Tidak Giring Opini

Ali mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu agar tidak memelintir informasi dalam perkara Mardani Maming. Menurutnya, hal itu bisa merugikan.

"KPK berharap, pihak-pihak tertentu tidak menghembuskan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang justru akan kontraproduktif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi," ujar Ali.

Ali mengimbau para pihak terkait di perkara Mardani Maming untuk kooperatif dengan KPK. Ali berharap publik mengawasi dan mengawal pengusutan perkara yang tengah dilakukan KPK terhadap Mardani Maming.

"Namun sebaliknya, para pihak terkait dapat kooperatif agar proses penanganan perkara ini dapat berjalan secara efektif dan para pihak segera mendapatkan kepastian hukum," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (21/6), Maming menuding adanya mafia hukum di Indonesia. Dia meminta negara tidak boleh kalah oleh mafia hukum.

"Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua. Hari ini giliran saya dikriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran Anda. Sudah banyak yang menjadi korban," ujar Maming dalam pernyataan resminya lewat tim media Hipmi dikutip pada Selasa (21/6).

Maming mengungkapkan kehadiran mafia hukum sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Dia pun menegaskan tidak takut melawan mafia hukum. Sebab, menurutnya, kebenaran akan tetap menang.

Maming tidak membeberkan secara gamblang siapa mafia hukum yang dimaksud. Namun, menurutnya, negara Indonesia harus diselamatkan dari mafia hukum.

"Saya akan bongkar bagaimana oknum aparat hukum berkolaborasi dalam kriminalisasi hukum dan bikin kekuatan bisnis bersama mafia hukum," lanjut Maming.

Lihat juga video 'Firli Minta Penjabat Jauhi Korupsi: Kalau Tidak, Siap-siap Ditangkap!':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT