ADVERTISEMENT

LBH Nilai Sanksi ke PT KCN Saja Tak Cukup Atasi Polusi Udara Jakarta

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 21 Jun 2022 16:11 WIB
Polusi batu bara di Marunda, Jakarta Utara.
Ilustrasi debu batu bara di Marunda. (Wildan Noviansah/detikcom)
Jakarta -

LBH Jakarta mengapresiasi tindakan Pemprov DKI Jakarta mencabut izin lingkungan PT KCN buntut polusi debu batu bara di kawasan Marunda, Jakarta Utara. LBH Jakarta menilai pencabutan izin menjadi bukti negara bisa bertindak tegas.

"Ini bukti nyata bahwa pemerintah bisa memberikan sanksi nyata, sanksi tegas kepada pelaku atau perusahaan pencemar udara," kata pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Sirait dalam konferensi pers, Selasa (21/6/2022).

"Negara bisa bertindak kok dan itu bisa impactful pada kepentingan warga," sambungnya.

Namun, Jeany menganggap pencabutan izin ini hanya aksi kecil yang dilakukan pemerintah setempat. Pasalnya, dia menyebut ada 21 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Banten yang berkontribusi dalam sumber pencemaran udara di Jakarta.

"Pencabutan izin KCN ini hanya tindakan kecil yang dilakukan pemerintah dibandingkan tindakan besar yang bisa diambil. Sebab, PT KCN bukan satu-satunya pelaku. Ada 21 PLTU di wilayah Banten yang jadi faktor pencemar udara di Jakarta," ujarnya.

"PT KCN hanya satu dari sekian perusahaan penyebab pencemar, seberapa impactful sih pencabutan KCN saja. Tapi kalau dia bikin aturan, bikin pembatasan izin ramah lingkungan, maka tidak ada PT KCN lain lagi," sambungnya.

Selain itu, Jeany memandang keputusan Pemprov DKI menyisakan tanda tanya. Pasalnya, Pemprov belum menjelaskan pencabutan izin lingkungan ini bersifat sementara atau permanen, ditambah lagi ada potensi PT KCN membuat gugatan atas putusan Pemprov DKI.

"Problemnya pertama, pencabutan KCN ini tetap atau sementara. Dalam hal apa izinnya bisa dikembalikan. Kedua, bagaimana kalau terjadi perlawanan atau gugatan dari PT KCN," sebutnya.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencabut izin lingkungan PT KCN. Pemberatan sanksi administratif ini dilakukan karena PT KCN tidak menjalani sanksi administratif yang diberikan Pemprov DKI buntut polusi debu batu bara di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Sanksi itu tertuang dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 56 Tahun 2014 Tanggal 28 Januari 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bongkar Muat oleh PT Karya Citra Nusantara. Keputusan ini ditandatangani pada 17 Juni 2022.

"Ini karena PT KCN belum melaksanakan kewajiban dalam sanksi administratif paksaan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam keterangannya, Senin (20/6).

Adapun dasar hukum penindakan adalah Pasal 522 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat 1 huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang: tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas pencabutan izin lingkungan hidup PT KCN, Dinas Lingkungan Hidup bakal bersurat kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah dicabutnya izin lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Simak video 'Tips Aman Berolahraga di Tengah Buruknya Udara Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/haf)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT