Polri Jelaskan Alur PK Sidang Etik untuk Pecat Brotoseno

ADVERTISEMENT

Polri Jelaskan Alur PK Sidang Etik untuk Pecat Brotoseno

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 21 Jun 2022 14:44 WIB
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di sela acara Rapim-TNI Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Kadiv Humas Polri (Foto: Wildan Noviansah/detikcom)

"Sehingga Bapak Kapolri memiliki peran yang cukup kuat untuk mengambil suatu keputusan apa yang harus dilakukan dalam hal untuk perbaikan organisasi ke depan. Yang jelas, komitmen Wakapolri, Kapolri akan mengambil tindakan yang sangat tegas dalam perbaikan kepolisian ke depan," sambungnya.

Sebelumnya, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan Kapolri bakal membentuk tim peneliti untuk menentukan peninjauan kembali (PK) sidang etik AKBP Brotoseno. Hal ini menyusul Perpol 7 yang telah diresmikan.

"Jadi mekanisme di Pasal 83 Perpol 7/2022 ini adalah Bapak Kapolri diberi kewenangan untuk membentuk tim peneliti terkait dengan putusan kode etik dan komisi banding yang ada kekeliruan kemudian ada alat bukti yang belum disampaikan pada komisi kode etik maupun komisi kode etik banding," kata Sambo kepada wartawan saat ditanyai perkembangan PK putusan sidang AKBP Brotoseno, Senin (20/6).

Sambo mengatakan komisi kode etik peninjauan kembali (PK) ini juga bisa diterapkan kepada perkara-perkara yang telah diputuskan selama 3 tahun belakangan ini.

"Kemudian juga, komisi kode etik peninjauan kembali ini bisa melakukan peninjauan kembali terhadap perkara-perkara yang sudah putus 3 tahun sebelum pelaksanaan pengesahan dari Perpol 7/2022 ini," katanya.

Sambo menyebut tim peneliti itu terdiri dari Irwasum Polri hingga Divisi Hukum Polri. Nanti para tim peneliti akan memberikan saran ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait hal-hal yang perlu dianulir dari putusan tersebut, termasuk pada putusan AKBP Brotoseno.

"Nanti dari situ di Pasal 84, Bapak Kapolri akan membentuk tim peneliti yang terdiri dari Irwasum Polri, Biro SDM Polri, Div Propam Dan Divkum. Nanti dari tim ini apabila menemukan ada hal-hal yang disarankan ke Bapak Kapolri untuk pembentukan komisi kode etik peninjauan kembali," katanya.


(azh/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT