ADVERTISEMENT

Propam soal PK untuk Brotoseno: Kapolri Bakal Bentuk Tim Peneliti

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 20 Jun 2022 13:35 WIB
Polri bersinergi dengan Komnas Ham untuk menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan penegak hukum dengan membuka aplikasi pengaduan untuk masyarakat.
Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah resmi diundangkan. Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan Kapolri bakal membentuk tim peneliti untuk menentukan peninjauan kembali (PK) sidang etik AKBP Brotoseno.

"Jadi mekanisme di Pasal 83 Perpol 7/2022 ini adalah Bapak Kapolri diberi kewenangan untuk membentuk tim peneliti terkait dengan putusan kode etik dan komisi banding yang ada kekeliruan kemudian ada alat bukti yang belum disampaikan pada komisi kode etik maupun komisi kode etik banding," kata Sambo kepada wartawan saat ditanyai perkembangan PK putusan sidang AKBP Brotoseno, Senin (20/6/2022).

Sambo mengatakan komisi kode etik peninjauan kembali (PK) ini juga bisa diterapkan kepada perkara-perkara yang telah diputuskan selama 3 tahun belakangan ini.

"Kemudian juga, komisi kode etik peninjauan kembali ini bisa melakukan peninjauan kembali terhadap perkara-perkara yang sudah putus 3 tahun sebelum pelaksanaan pengesahan dari Perpol 7/2022 ini," katanya.

Selanjutnya, Sambo menyebut tim peneliti itu terdiri dari Irwasum Polri hingga Divisi Hukum Polri. Nanti para tim peneliti akan memberikan saran ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait hal-hal yang perlu dianulir dari putusan tersebut, termasuk pada putusan AKBP Brotoseno.

"Nanti dari situ di Pasal 84, Bapak Kapolri akan membentuk tim peneliti yang terdiri dari Irwasum Polri, Biro SDM Polri, Div Propam Dan Divkum. Nanti dari tim ini apabila menemukan ada hal-hal yang disarankan ke Bapak Kapolri untuk pembentukan komisi kode etik peninjauan kembali," katanya.

"Ini akan dibentuk komisi kode etik peninjauan kembali yang diketuai oleh Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum Polri, saya selaku Kadiv Propam, As SDM Polri, dan Kadivkum Polri," tambahhya.

Lebih lanjut, Sambo menyebut pembentukan tim peneliti menunggu dari surat perintah (sprint) dari Kapolri. Nantinya terdapat waktu 14 hari dalam melakukan penelitian tersebut dan 14 hari lagi untuk menentukan dibentuk atau tidaknya komisi kode etik PK.

"Kemudian komisi kode etik peninjauan kembali ini akan bekerja 14 hari untuk melakukan penelitian terkait proses sidang-sidang putusan sidang yang dianggap ada kekeliruan atau ada alat bukti yang belum disampaikan," katanya.

"Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut perkembangan setelah adanya surat perintah penelitian dari Bapak Kapolri," tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT