.webp)
Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun berdasarkan survei Litbang Kompas. PAN mengamini adanya pengaruh gejolak ekonomi dengan kepuasan terhadap pemerintah.
"Dari hasil survei menguatkan asumsi dan kenyataan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Senin (20/6/2022).
"Ketika terjadi gejolak ekonomi, terutama soal kenaikan harga dan ketersediaan stok pangan menurun, maka berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan publik terhadap pemerintah," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Reshuffle terakhir yang dilakukan Jokowi di bidang ekonomi menjadi harapan PAN. Reshuffle dinilai menjadi pintu masuk menjaga dan stabilitas perekonomian dalam negeri.
"Tanggal 15 Juni 2022 telah dilakukan reshuffle. Diharapkan tim ekonomi pemerintah dapat bekerja maksimal, dapat mengatur, menjaga, dan melakukan stabilisasi harga bahan pangan dan bahan pangan pokok, serta dapat menstimulasi sektor industri dan manufaktur agar terbuka peluang untuk menampung lapangan pekerjaan," ujar Viva.
Dia mengatakan perekonomian Tanah Air juga terpengaruh faktor transisi dari pandemi COVID-19 dan kondisi global. Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi dianggap punya kaitan kuat dengan stabilitas politik.
"Masa transisi perekonomian Indonesia pascapandemi COVID-19, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, tetapi juga oleh perekonomian global dan dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina," ucap Viva.
Menurutnya, persoalan ekonomi nasional harus menjadi prioritas dan ditangani secara bersama-sama.
"Jika kita kompak bahwa persoalan memperbaiki ekonomi nasional menjadi agenda utama bangsa, maka tentu akan memiliki trickle down effect pada stabilitas politik, penciptaan lapangan usaha yang kondusif, dan semakin menguatnya integrasi nasional," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan juga 'Direktur IPO: Reshuffle Kali Ini Akomodasi Politik':
Survei Kepuasan Jokowi Anjlok
Litbang Kompas merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang hasilnya menunjukkan perununan. Dalam survei ini, Litbang Kompas menggunakan metode wawancara tatap muka secara periodik pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022.
Responden yang dipilih secara acak sebanyak 1.200 dengan metode pencuplikan sistematis di tingkat 34 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan metode ini 95 persen dengan margin of error +-2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Berdasarkan survei yang dirilis Senin (20/6), kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma'ruf turun 6,8 persen dibandingkan survei pada Januari 2022. Di awal tahun, tingkat kepuasan terhadap pemerintah di angka 73,9 persen. Pada Juni 2022, kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf turun menjadi 67,1 persen.
Tingkat kepuasan publik dalam survei ini berdasarkan empat bidang, yakni bidang politik dan keamanan, penegakan hukum, perekonomian, serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ekonomi dan penegakan hukum, terjadi penurunan tingkat kepuasan terdalam, masing-masing 14,3 persen dan 8,4 persen. Sementara itu, aspek politik dan keamanan dan kesejahteraan sosial turun 4,5 persen dan 4,9 persen.
Lalu, khusus di bidang ekonomi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa mencapai 64,5 persen. Ketidakpuasan terhadap penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran 54,2 persen. Di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum 44,7 persen, serta pemberantasan korupsi 43,2 persen.
Litbang Kompas juga menyebutkan turunnya tingkat kepuasan publik selaras dengan menurunnya keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada survei Januari 2022 angka keyakinan sebesar 70,5 persen, namun survei Juni 2022 menunjukkan angka keyakinan menjadi 63,5 persen.
