ADVERTISEMENT

YLBHI dkk Dorong KPK Ajukan PK Atas Vonis Bebas 'Crazy Rich' Samin Tan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 20 Jun 2022 09:19 WIB
Samin Tan diperiksa KPK sebagai tersangka kasus suap. Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal itu diduga memberi suap senilai Rp 5 miliar kepada Eni Saragih.
Samin Tan (Ari Saputra/detikcom)

Selain itu, aparat penegak hukum mengarusutamakan beneficial ownership sebagai sebuah pendekatan dalam membangun penyelesaian kasus korupsi. Pemerintah harus mempercepat dan memperkuat implementasi BO di Indonesia.

"Pemerintah menjadikan pelaporan BO sebagai syarat perizinan di semua sektor. Pemerintah dan DPR segera melakukan upaya penguatan regulasi beneficial ownership yang dapat mengungkap secara de facto pemilik manfaat utama dari sebuah perusahaan dan membukanya kepada publik," pungkas Koalisi Bersihkan Indonesia.

Sebagaimana diketahui, setelah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak Mei 2020, Samin Tan ditangkap oleh Tim KPK pada 5 April 2021. Belakangan, Samin Tan justru menerima putusan bebas dari MA pada 9 Juni 2022.

Samin Tan didakwa secara alternatif menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor atau Pasal 13 UU Tipikor. Ia dituduh karena memberikan gratifikasi sebesar Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Gratifikasi tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, melalui Tata Maharaya staf Eni Saragih.

Pemberian gratifikasi tersebut diduga dilakukan sebagai balas jasa kepada Eni Saragih yang telah membantu, PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang merupakan subsidiary dari perusahaan milik Samin Tan, PT. Borneo Lumbung Energi & Metal (PT BLEM). Izin PT AKT diketahui dicabut oleh Kementerian ESDM karena diduga menjadikan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3, sebagai objek jaminan pinjaman kepada Standard Chartered Bank.


(asp/zap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT