ADVERTISEMENT

YLBHI dkk Dorong KPK Ajukan PK Atas Vonis Bebas 'Crazy Rich' Samin Tan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 20 Jun 2022 09:19 WIB
Samin Tan diperiksa KPK sebagai tersangka kasus suap. Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal itu diduga memberi suap senilai Rp 5 miliar kepada Eni Saragih.
Samin Tan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Koalisi Bersihkan Indonesia mendorong KPK mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis bebas 'crazy rich' Samin Tan. Koalisi itu terdiri dari Auriga, YLBHI, PWYP Indonesia, dan ICW.

"Koalisi Bersihkan Indonesia mendorong agar KPK melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung," demikian bunyi siaran pers Koalisi Bersihkan Indonesia yang dikutip detikcom, Senin (20/6/2022).

Dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, Samin Tan dibebaskan karena tidak memenuhi dakwaan jaksa sebagai pemberi gratifikasi kepada Eni Saragih. Dasar pertimbangannya adalah UU Tipikor tidak mengatur secara khusus pasal mengenai pemberi gratifikasi, tidak seperti pasal pemberi suap yang diatur secara jelas. Hal itu dikuatkan MA.

"Rangkaian putusan ini dapat berakhir menyesatkan, karena ini bukan kali pertama seorang pemberi gratifikasi dijerat menggunakan UU Tipikor," ujar Koalisi Bersihkan Indonesia.

Koalisi membeberkan contoh Simon Gunawan Tanjaya dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, serta M. Bukhori dan Harjanto sebagai pemberi gratifikasi kepada Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

"Kasus ini adalah contoh pemberi gratifikasi yang dijerat dengan UU Tipikor," ucap Koalisi Bersihkan Indonesia.

Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Mahkamah Agung (MA) tidak mendalami dan mempertimbangkan secara serius kepentingan Samin Tan dalam pengurusan pencabutan izin PT AKT. Sebagaiultimate beneficial ownerdari PT AKT, kata Koalisi, jelas bahwa Samin Tan memiliki kepentingan atas pembatalan pencabutan izin PT AKT oleh Kementerian ESDM, meskipun ia tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan.

"Karena pada akhirnya, jika izin perusahaan dikembalikan, keuntungan PT AKT yang kembali beroperasi, akan mengalir ke Samin Tan," beber Koalisi Bersihkan Indonesia.

Beleid beneficial ownership di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018). Perpres ini mengatur tentang definisi korporasi dan beneficial ownership (BO), kewajiban korporasi untuk melaporkan BO-nya, kriteria BO, dan akses informasi BO untuk instansi terkait dan publik.

"Sehingga, seharusnya penegak hukum dalam kasus ini maupun kasus lain serupa, harus memfokuskan Samin Tan sebagai ultimate beneficial ownership," papar Koalisi Bersihkan Indonesia.

Kasus Samin Tan ini juga seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat implementasi BO di Indonesia yang masih tertatih-tatih. Data dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikutip dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per 29 Maret 2022 menunjukkan masih rendahnya kepatuhan korporasi dalam melaporkan BO-nya. Di mana dari 2.346.788 korporasi yang terdaftar, hanya 617.851 korporasi (26,33%) yang melapor. Padahal, keberadaan data BO dapat dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membangun pemecahan kasus korupsi yang menggunakan modus penyamaran perusahaan. Selain itu, implementasi BO di Indonesia juga perlu diperkuat dari sisi regulasinya, yang masih sebatas Perpres.

"Tak hanya dalam perspektif penegakan hukum, pemerintah seharusnya juga menjadikan BO sebagai syarat mutlak bagi korporasi yang melakukan pengajuan perizinan, terutama perizinan di sektor strategis, misalnya energi, lingkungan, sumberdaya alam, perdagangan, infrastruktur dan sektor digital. Ini akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap korporasi yang beroperasi di Indonesia," cetus Koalisi Bersihkan Indonesia.

Untuk itu, Koalisi Bersihkan Indonesia mendorong agar KPK melakukan eksaminasi terhadap dakwaan jaksa dan putusan PN dan MA. Selin itu, MA melakukan eksaminasi terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama dan kasasi.

"Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung mengambil langkah tegas jika ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim tingkat pertama maupun kasasi," cetus Koalisi Bersihkan Indonesia.

Simak video 'Berkaca dari Kasus Samin Tan, ICW Nilai MA Tak Dorong Upaya Pemberantasan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT