ADVERTISEMENT

Kasus Pungli Jabatan di Lapas, MAKI Minta LPSK Lindungi Korban-Saksi

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 19 Jun 2022 12:06 WIB
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Azhar Bagas/detikcom)
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Azhar Bagas/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait penyidikan kasus pungli jabatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sempat dilaporkan MAKI. Langkah selanjutnya, MAKI akan meminta bantuan LPSK untuk melindungi para saksi dan korban di kasus itu.

"MAKI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas cepatnya penanganan perkara dugaan pungli tersebut dan berharap akan cepat pula tahap berikutnya berupa pra-penuntutan dan atau penuntutan di persidangan Pengadilan Tipikor," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Minggu (19/6/2022).

Adapun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 17 Juni 2022 telah meningkatkan ke tahap penyidikan soal laporan dari MAKI itu.

"MAKI akan tetap mengawal perkara ini termasuk mencadangkan upaya gugatan Praperadilan apabila mangkrak dan berlarut-larut. Perkara ini mestinya bisa cepat prosesnya karena bukti-bukti yang diserahkan adalah kuat dan lebih dari cukup, yaitu dugaan adanya bukti transfer uang melalui rekening bank," ujar Boyamin.

Pengungkapan perkara dugaan pungli ini dengan tujuan utama adalah meningkatkan keberanian korban untuk buka-bukaan kasus yang menimpanya. Selama ini banyak korban pungli takut membuka kasusnya dikarenakan ancaman bahwa korban akan terkena hukuman penjara dengan konstruksi pemberi suap.

"Pelaku pungli biasanya merasa aman karena yakin korban tidak akan berani bongkar perkara karena akan mudah dipatahkan dengan pola korban juga terlibat dengan format pemberi suap," ucap Boyamin.

Pelaku pungli sudah terlalu sering menutup mulut korban dengan gertakan sebagai pemberi suap yang mana penerima dan pemberi suap akan sama-sama kena proses hukum dan keduanya akan sama-sama masuk penjara. Korban biasanya akan mencabut keterangannya apabila mendapat gertakan akan dikenakan status pemberi suap.

"MAKI akan segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan rasa aman kepada korban dan saksi sehingga akan tetap memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa harus takut akan di balik posisinya menjadi pelaku pemberi suap," beber Boyamin.

"LPSK biasanya akan memberikan perlindungan pengamanan maksimal terhadap saksi korban dugaan pungli yang diduga pelakunya memiliki posisi/kekuasaan yang lebih tinggi," urai Boyamin.

MAKI berkepentingan mengawal kasus ini sebagai ikhtiar untuk membongkar perkara-perkara pungli yang lebih besar dan meluas.

"MAKI telah mengawal beberapa penanganan kasus dugaan pungli di Kejati Banten (dugaan Pungli atas Jasa Kurir di Bandara Soekarno Hatta) dan laporan dugaan Pungli di Kejati Jawa Tengah (dugaan pungli atas biaya review audit keuangan eks PNPM Mandiri)," kata Boyamin.

Atas aduan itu, Ditjen Pemasyarakatan buka suara. Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti, mengaku Ditjen Pemasyarakatan menghormati laporan tersebut dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami menghormati proses yang sedang dilakukan dan kami tentunya terbuka dengan informasi apa pun dari masyarakat dan kami akan menindaklanjuti dengan ketentuan dan peraturan yang ada," ucap Rika saat dimintai konfirmasi soal laporan itu.

(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT