ADVERTISEMENT

Publik Minta RKUHP Atur Hina Pemerintah Dibuka, Kemenkumham: Tunggu DPR

Danu Damarjati - detikNews
Sabtu, 18 Jun 2022 16:24 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Ilustrasi RKUHP (Andhika Akbaryansyah/detikcom)
Jakarta -

Pemerhati hukum hingga mahasiswa meminta agar draf Rancangan KUHP dibuka ke publik. Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan draf yang terbaru belum bisa dibuka ke publik untuk saat ini.

"Draf terbaru bisa dipublikasikan setelah ada kesepakatan dengan DPR," kata Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman kepada detikcom, Sabtu (18/6/2022).

Untuk saat ini, publik bisa membaca draf RKUHP versi 2019. Soalnya, pembahasan RKUHP saat ini juga merupakan lanjutan dari tahun 2019. Namun untuk draf terbaru, sifatnya masih berubah-ubah, jadi belum bisa dibuka ke khalayak umum.

"Untuk yang sedang dikaji atau dibahas oleh tim, belum bisa dipublikasikan dulu karena sifatnya dinamis dan terus berubah-ubah berdasarkan beragam masukan publik dan kajian yang terjadi," kata Erif.

Sebelumnya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta agar draf RKUHP segera dibuka ke publik. RKUHP itu memuat pasal soal ancaman penghinaan anggota DPR, jaksa, polisi hingga kepala daerah. Konsekuensinya bisa dipenjara.

"Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendesak agar pemerintah membuka draf RKUHP terbaru sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam Permenkumham 11/2021," demikian siaran pers PSHK yang diterima detikcom, Jumat (17/6) kemarin.

Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Universitas Indonesia (BEM Se-UI) juga meminta hal serupa. Mereka menilai publik tidak dapat mengawal dan memantau proses legislasi karena draf RKUHP tidak dibuka.

"Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membuka draf terbaru RKUHP," demikian bunyi poin pertama pernyataan sikap BEM Se-UI, Selasa (14/6).

Aliansi Nasional Reformasi RKUHP juga menyurati Presiden Jokowi, meminta pemerintah membuka RKUHP itu. Mereka mendatangi dan menyerahkan surat ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Kamis (9/6) siang lalu.

Simak Video 'Pemerintah Akomodasi 14 Isu Krusial RKUHP, Segera Diparipurnakan':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/idh)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT