.webp)
Sementara itu, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi RKUHP secara resmi menyurati Presiden Jokowi. Mereka meminta pemerintah membuka draf Rancangan KUHP (RKUHP) terbaru ke publik.
Surat permintaan agar draf RKUHP terbaru dibuka ke publik, kemudian diserahkan kepada bagian Layanan Persuratan Setneg. Surat Aliansi Nasional Reformasi RKUHP diterima pihak Setneg dengan bukti tanda terima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami melayangkan surat terbuka untuk Presiden dan DPR terkait naskah terbaru RKUHP harus dibuka ke publik. Dan hari ini sudah diterima oleh bagian persuratan dari Kemensetneg," kata Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo.
Bayu menjelaskan permintaan agar pemerintah membuka draf terbaru RKUHP ke publik didasari atas instruksi Presiden Jokowi pada September 2019. Saat itu, sebut dia, Presiden Jokowi meminta agar pengesahan RKUHP ditunda, dan menarik drafnya dari DPR untuk dilakukan pendalaman oleh pemerintah.
Namun Bayu menyebut, sejak September 2019 itu hingga pertengahan Mei 2022 ini, tidak ada naskah terbaru RKUHP yang dibuka ke publik.
Selain itu, Bayu melanjutkan hingga 25 Mei 2022 pemerintah dan DPR kembali membahas draf RKUHP, dengan menginformasikan matriks berisi 14 isu krusial RKUHP tanpa membuka draf terbarunya secara keseluruhan.
Padahal, sebut Bayu, dalam draf RKUHP sebelum ditarik dari DPR, masih banyak catatan yang perlu ditinjau dan dibahas secara substansial.
(aud/aud)
