Jakarta -
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap alasan berkembangnya organisasi Khilafatul Muslimin di Indonesia. MUI menduga Khilafatul Muslimin bisa tumbuh subur karena ada aktor di belakangnya.
"Saya katakan negara yang oknum munculnya khilafah ini sendiri, ini adalah gerakan yang terlarang dari mereka. Kok di Indonesia bisa subur? Berarti ada aktor di belakang itu semua," kata Ketua Bidang Dakwah MUI DKI Jakarta, Ilyas Marwal di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).
Ilyas lantas menyebut ormas Khilafatul Muslimin sebagai virus yang merugikan. Sebab, di dalamnya terdapat banyak hal yang merugikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah virus yang sangat membahayakan dan merugikan umat Islam. Bahasanya bahasa agama, kata-kata khilafah, kata-kata muslim, padahal ini adalah kemasan hak tapi isinya isinya penuh dengan kebatilan," kata Ilyas.
MUI menyebut, paham Khilafatul Muslimin bisa mudah menyebar ke masyarakat hingga memiliki 14 ribu anggota disebabkan oleh beberapa hal, termasuk rendahnya literasi masyarakat.
"Karena ini virus yang bisa menyebar dengan mudah ke masyarakat sekitar. Karenanya yang mempengaruhi ini adalah karena rendahnya literasi, kemudian minat baca kita untuk memahami Islam ini secara komprehensif sesuai metodologi yang benar yaitu Islam Wasathiyah, Islam moderat, yang mungkin kita sebut dengan lebih umum adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah," jelasnya.
Jika masyarakat memahami arti Islam sebenarnya, lanjut Ilyas, maka seganas apapun virus Khilafatul Muslimin tidak akan mempengaruhi.
"Seandainya masyarakat kita umat islam benar-benar memahami tentang islam moderat, islam yang sebenarnya, islam rahmatan lil alamin, dengan ajaran akidah ahli sunah wal jamaah, saya yakin apapun ganasnya virus tersebut tidak akan mungkin akan menimpa umat islam," tuturnya.
Baca di halaman selanjutnya: pendapat PWNU dan Muhammadiyah.
MUI Didorong Bikin Fatwa soal Ormas
Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Maarif mengatakan, ke depan stakeholder terkait termasuk MUI harus berkoordinasi untuk membuat fatwa terkait penggunaan simbol keagamaan di dalam sebuah organisasi masyarakat.
"Kalau itu termasuk menggunakan terminologi agama itu juga bagian dari penyimpangan agama. Jadi saya berharap, termasuk MUI harus berani bersama ormas-ormas lain, duduk bareng lalu membahas memberikan fatwa bahwa ormas yang menggunakan simbol keagamaan tapi melawan ideologi negara ini bagian dari bughot, perlawanan kepada negara, dan itu penyimpangan kepada agama," kata Samsul.
"Oleh sebab itu, saya berharap ke Kementerian Agama dan Diknas ayo kita bikin kajian sama-sama kalau bisa kita turun ke sekolah-sekolah," imbuhnya.
Jadi ke depannya, kata Samsul, meskipun menggunakan terminologi agama, jika isinya tidak sesuai, bisa dikategorikan sebagai penyimpangan.
"Sekalipun itu ada terminologi agama, tapi isinya penyimpangan terhadap ideologi negara, maka ini adalah bagian dari pada penyimpangan terhadap nilai-nilai agama dan kita sebagai ormas," jelasnya.
Ormas Bertentangan Pancasila adalah Penyimpangan
Selain itu, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Ateng, menegaskan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sudah final.
"NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi Muhammadiyah sudah final, selesai dan menjadi satu keputusan Muhammadiyah tentang darul ahli wassyahadah," kata Ateng
Dia juga mengajak semua masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan negara. Kata dia, paham yang bertentangan dengan dasar negara dianggap sebagai penyimpangan.
"Kepada masyarakat semua, mari kita taati peraturan perundang-undangan negara. Dan kemudian kita pandang upaya-upaya yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila adalah satu bentuk penyimpangan yang merusak nama baik umat islam," pungkasnya.
Simak Video "Polisi Dalami Penyelidikan Kasus Kelompok Khilafatul Muslimin"
[Gambas:Video 20detik]
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
