Pendidikan di Khilafatul Muslimin Ditempuh Secara Singkat: SD Cuma 3 Tahun

ADVERTISEMENT

Pendidikan di Khilafatul Muslimin Ditempuh Secara Singkat: SD Cuma 3 Tahun

Wildan Noviansah - detikNews
Kamis, 16 Jun 2022 14:06 WIB
Ponpes Ukhuwaah Islamiyah di bawah naungan Khilafatul Muslimin Bekasi.
Foto: Ponpes Ukhuwaah Islamiyah di bawah naungan Khilafatul Muslimin Bekasi. (Dwi Rahmawati/detikcom)
Jakarta -

Ormas Khilafatul Muslimin membangun sitem pendidikan sendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan pemerintah. Jenjang pendidikan setara sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditempuh secara singkat.

"Mereka memiliki sekolah dari SD (belajar) tiga tahun, SMP dua tahun, SMA dua tahun dan dua universitas. Satu di Bekasi dan satu ada di NTB," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Hengki mengatakan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas yang terafiliasi dengan ormas Khilafatul Muslimin akan memiliki gelar sarjana. Gelar pendidikan berkaitan dengan ajaran khilafah.

"Setelah menjalani pendidikan dua tahun di universitas mendapatkan gelar SKHI, sarjana kekhalifaan Islam," ungkap Hengki.

Miliki 25 Pesantren

Selain itu polisi juga mengungkap ormas Khilafatul Muslimin memiliki 25 pesantren. Hasil koordinasi dengan Kementerian Agama memastikan pesantren tersebut melanggar aturan.

"Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Agama bahwa apa yang disebut mereka pesantern itu bukan pesantren. Karena tidak penuhi persyaratan sebagai pesantren. Mereka miliki 25 pondok pesantren," katanya.

Hengki juga mengungkap seluruh lembaga pendidikan dari Khilafatul Muslimin bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, lembaga pendidikan itu tidak mewajibkan para peserta didik untuk tunduk kepada aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

"Dari lembaga pendidika ini kurikulumnya diatur oleh muhabi, pimpinan ponpes dan menteri pendidikan. Itu diatur di mana sekolah-sekolah ini berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila dan UUD 1945," ucap Hengki.

"Taat hanya pada Khalifah sedangkan pada pemerintah itu tidak wajib," sambungnya.

Dia menambahkan, dalam sistem pendidikan yang dianut ormas Khilafatul Muslimin, sistem yang telah final adalah khilafah. Para peserta didik ditekankan di luar sistem khilafah merupakan sesat.

"Kemudian diajarkan di sini bahwa sistem yang telah final adalah khilafah. Di luar khilafah itu adalah thogut atau setan atau iblis. Kemudian semua lembaga pendidikannya tidak mengacu pada perundangan nasional apakah itu UU Sisdiknas atau UU Pesantren," pungkas Hengki.

Simak video 'Bincang-bincang Aparat dengan Aktivis Khilafatul Muslimin di Semarang':

[Gambas:Video 20detik]



(ygs/mei)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT