ADVERTISEMENT

KPK ke Pj Kepala Daerah: Bila Tak Jauhi Korupsi, Tunggu Giliran Ditangkap

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 16 Jun 2022 13:04 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Anggi Muliawati/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan penjabat kepala daerah untuk menjauhi praktik korupsi maupun sistem pemerintah yang rawan korupsi. Firli mengaku ia tidak segan-segan menangkap penjabat kepala daerah yang melakukan korupsi.

"Tentulah kita juga berharap seluruh penjabat gubernur menjadi figur, menjadi tokoh yang jauh dari praktek-praktek korupsi dan membangun sistem yang tidak ramah dengan korupsi," kata Firli saat menghadiri rapat koordinasi dengan penjabat kepala daerah di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (16/6/2022).

"Ini menjadi kata kunci penting karena rekan-rekan dilantik dan ditunjuk tanpa biaya. Saya harus yakini itu, penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota yang ditunjuk dan dilantik sekarang jauh dari praktek praktek korupsi. Karena kalau itu tidak menjauhi praktek korupsi, maka Anda siap-siap menunggu giliran ditangkap oleh KPK," tutur Firli.

Firli mengatakan praktik korupsi sering kali muncul karena diberikan kekuasaan atau memegang kekuasaan, dimana salah satunya penjabat kepala daerah diberi mandat kekuasaan. Oleh karenanya penjabat kepala daerah akan sangat rentan terjadi korupsi.

"Di samping itu tidak ada orang bisa melakukan korupsi tanpa ada kekuasaan. Dan hari ini bapak memegang kekuasaan selaku pejabat kepala daerah sehingga sangat rentan akan terjadinya tindak pidana korupsi," kata Firli.

Firli lalu menjelaskan beberapa kasus korupsi yang sering menjerat kepala daerah, misalnya gratifikasi, kasus suap dan kasus pemerasan yang terkait jabatan. Firli mengingatkan apabila penjabat kepala daerah menerima gratifikasi diminta untuk segera melaporkan, bahkan menurutnya lebih baik gratifikasi tersebut ditolak.

"Yang ketiga adalah pemerasan, saya ndak tahu kewenangan penjabat kepala daerah apa boleh memutasikan orang, kalau boleh maka itu bisa terjadi pemerasan. 'Bapak mau bertahan jadi Kepala Dinas PUPR atau tidak? Kalau mau maka bayar sekian', itu pemerasan. Dan saya sudah sampaikan kepada seluruh warga masyarakat kalau ada yang merasa diperas maka laporkan kepada KPK, korban pemerasan tidak bisa kita lakukan pidana, kita akan berikan perlindungan," tutur Firli.

Firli meminta apabila masyarakat menerima pemerasan dari penguasa, penegak hukum hingga pegawai KPK atau mantan pegawai KPK dapat melaporkannya ke KPK. Ia mengaku akan menindaklanjuti laporan pemerasan yang masuk ke KPK.

Selain itu Firli menjelaskan beberapa titik rawan korupsi seperti mulai di tahap perencanaan rancangan anggaran, tahap pengesahan anggaran, dan tahap evaluasi misalnya sekedar mengejar predikat laporan keuangan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Firli juga mencontohkan maraknya kasus suap perizinan yang melibatkan kepala daerah.

"Saya minta dalam penerbitan izin jangan ada korupsi dan para pengusaha saya sampaikan kalau ada gubernur, bupati, kepala daerah yang minta suap penerbitan izin, laporkan dan kita akan tangkap," ujar Firli.

Simak juga video 'Kejagung Lebih Dipercaya Publik Dibanding KPK Versi Survei Indikator':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT