.webp)
Majelis Kehormatan partai (MKP) Gerindra merekomendasikan pemecatan M Taufik sebagai kader. Kini nasib M Taufik ada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Keputusan pemecatan M Taufik dari Gerindra diambil lewat sidang karena dinilai menyalahi kesepakatan sidang pada Februari lalu. Wakil Ketua Mahkamah Partai DPP Gerindra Wihadi Wiyanto menyebut M Taufik pada sidang Februari lalu menyatakan loyal kepada Gerindra.
Keputusan pemecatan Taufik dari Gerindra, kata Wihadi, diambil lewat sidang karena M Taufik dinilai menyalahi kesepakatan sidang pada Februari lalu. Wihadi menyebut M Taufik, pada sidang Februari lalu, menyatakan loyal kepada Gerindra. Namun Wahidi menyebut M Taufik melakukan manuver dengan menyatakan ingin mundur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan keputusan MKP Gerindra itu sebatas rekomendasi yang bakal disampaikan kepada pimpinan pusat. Riza menyatakan rekomendasi itu bakal menjadi pertimbangan DPP dalam memutuskan nasib M Taufik.
"Sejauh yang saya tahu itu hasil sidang MKP, Majelis Kehormatan Partai, bentuknya baru rekomendasi. Jadi DPP sendiri belum memutuskan, itu kan rekomendasi nanti disampaikan kepada DPP," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).
Prinsipnya, lanjut Riza, pimpinan daerah bakal menerima segala keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat.
"Kita berharap nanti apapun kebijakan yang diambil partai, oleh DPP tentu kebijakan yang baik untuk semuanya, itu harapan kami di DKI Jakarta. Kami tentu berharap Gerindra ke depan di Jakarta, apalagi di tingkat nasional bisa lebih baik lagi," tegasnya.
Riza juga menyampaikan saat ini pihaknya belum mengajukan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD DKI Jakarta. M Taufik masih berstatus sebagai kader Gerindra sekaligus anggota dewan.
"Sampai detik ini Pak Taufik masih menjadi anggota DPRD dan juga pengurus di DPP Partai Gerindra dan juga sebagai anggota partai," ujarnya.
M Taufik Belum Terima Surat Pemecatan
M Taufik mengatakan belum menerima surat pemecatan. Sampai saat ini M Taufik mengaku masih kader Gerindra dan menjabat anggota DPRD DKI.
"Masih dong, masih di DPRD," ujar M Taufik kepada wartawan, Senin (13/6/2022).
Taufik menyebut ada proses di DPRD usai dirinya direkomendasikan pemecatan. Proses tersebut nantinya harus melewati serangkaian tahap di Depdagri (Departemen Dalam Negeri).
"Belum (tahu sudah jalan prosesnya atau belum). Nggak tahu saya. Belum kayaknya. Ya masih Gerindra dong kan ada proses," kata Taufik.
Selengkapnya di halaman berikut
Simak Video 'Pemecatan M Taufik Terkait Pilihan Capres? Ini Kata Gerindra':
Keputusan di Tangan Prabowo
Waketum Gerindra Habiburokhman menerangkan rekomendasi pemecatan Taufik tinggal menunggu keputusan Ketua Umum Prabowo Subianto. Habiburokhman menyebut saat ini MKP Gerindra masih menunggu hasil rekomendasi dari Prabowo soal pemecatan M Taufik.
"Itu kan MKP sudah keluarkan. Yang perlu digarisbawahi putusan MKP itu secara substansi memang masih perlu rekomendasi dari Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketum DPP, sehingga bukan perlu persetujuan DPP umum," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Habiburokhman mengatakan tidak ada lagi pembahasan di DPP perihal pemecatan M Taufik. Jika mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART) Partai Gerindra, persetujuan akhir berada di Prabowo.
"Kalau mengacu pada anggaran dasar, persetujuan akhir itu di Pak Prabowo tunggal sebagai Ketum DPP. Jadi nggak akan ada pembahasan umum lagi di DPP terkait Pak Taufik ini. Tinggal Pak Prabowo yes or no," jelasnya.
Baca juga: 'Dosa Politik' M Taufik di Mata Gerindra |
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan hal serupa. Muzani menyebutkan dalam waktu dekat, keputusan pemecatan Taufik akan segera diumumkan kepada publik.
"Ya saya sedang menunggu hasil keputusan dari MKP sehingga kami sedang menunggu. Insyaallah dalam sehari, dua hari ini, kami akan menerima dan kami akan membaca untuk disampaikan kepada ketua dewan pembina (Prabowo) untuk disampaikan kepada publik," ucap Muzani.
