.webp)
Partai Gerindra mengumumkan secara resmi pemecatan M Taufik hari ini. Gerindra mengungkap 'dosa politik' M Taufik yang dijadikan dasar pemecatan.
Pemecatan Taufik diumumkan siang ini oleh Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra. Lalu apa saja dosa politik M Taufik di mata Gerindra?
Gagal Menangkan Prabowo di DKI
Wakil Ketua MKP Gerindra Wihadi Wiyanto menyebut Taufik gagal memenangkan Prabowo Subianto di DKI saat Pilpres 2019. Padahal, ketika itu Anies Baswedan sudah menjadi Gubernur DKI, yang diusung Gerindra bersama PKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satunya adalah pada saat Pilpres 2019 itu DKI kalah, itu jadi catatan juga," kata Wihadi Wiyanto di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (7/6/2022).
Diketahui, dalam Pilpres 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, yang sebelum jadi cawapres menjabat Wakil Gubernur DKI. Saat 2019, perolehan suara Prabowo-Sandiaga di DKI kalah dari pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan selisih 213.410 suara.
Berikut rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2019 di DKI:
Jokowi-Ma'ruf: 3.279.547
Prabowo-Sandiaga: 3.066.137
Gerindra DKI Tak Punya Kantor
Terkait kondisi DPD Gerindra DKI, terutama soal kantor, juga jadi salah satu 'dosa politik' M Taufik versi Gerindra. DPD Gerindra DKI tidak punya kantor tetap saat Taufik menjabat ketua.
"Dia sebagai Ketua DPD, dan pada saat dia menjabat sebagai Ketua DPD, tidak mempunyai kantor tetap. Jadi kantornya pindah-pindah. Kita partai besar saja kantornya masih pindah-pindah, sedangkan DPD yang lain sudah mempunyai kantor. Ini adalah bukti ketidakloyalan daripada Saudara Taufik," ujar Wihadi.
Simak video 'Gerindra Tegaskan Pemecatan M Taufik Tak Berkaitan dengan Anies':
Simak dosa politik M Taufik versi Gerindra di halaman selanjutnya.
Urusan Cagub DKI 2024
Ketua MKP Gerindra Habiburokhman juga mengumbar dosa politik M Taufik. Taufik dianggap tidak loyal karena mendukung cagub DKI lain yang bukan pilihan Gerindra untuk pilgub selanjutnya.
"Serta persoalan ketidakloyalan terhadap Partai termasuk persoalan mendukung bakal calon gubernur lain yang bukan kader partai," ujar Habiburokhman dalam keterangannya.
Diduga Tersangkut Korupsi
Dosa politik M Taufik selanjutnya yang disebutkan Gerindra adalah terkait kasus korupsi. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, untuk program DP 0 persen.
"Kemudian juga ada beberapa kasus korupsi yang kita lihat masih berjalan prosesnya dan diperiksa oleh KPK," ujar Wihadi.
Seperti diketahui, terdakwa kasus tanah Munjul, Yorry Corneles Pinontoan dalam BAP-nya menyebut Taufik pernah meminta agar PD Sarana Jaya membantu PT Adonara dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul. Saat proses pengadaan tanah di Munjul itu, Yorry menjabat sebagai Dirut Sarana Jaya.
Namun Taufik sudah membantah pernyataan Yorry seperti dalam BAP. Taufik mengaku tak tahu-menahu terkait arahan membantu pembayaran tahap II kepada PT Adonara.
"Saya nggak pernah tahu, tuh. Ya mestinya di BAP saja lihat. Kan saya udah di-BAP. Saya nggak tahu sama sekali soal Munjul," tegas Taufik saat dimintai konfirmasi, Kamis (3/2/2022).
