Bupati Langkat Didakwa Terima Suap Paket Pekerjaan Rp 572 Juta

ADVERTISEMENT

Bupati Langkat Didakwa Terima Suap Paket Pekerjaan Rp 572 Juta

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 13 Jun 2022 23:00 WIB
Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin Angin jalani sidang dakwaan, kasus suap paket pekerjaan Senin (13/6)
Foto: Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin Angin jalani sidang dakwaan, kasus suap paket pekerjaan Senin (13/6) (Wilda/detikcom)

Setelah menerima usulan 65 paket dari Dinas PUPR itu, proyek Muara Perangin Angin masuk dalam 'Daftar Pengantin'. Daftar tersebut diserahkan kepada Tim Pokja UKPBJ Setda Kabupaten Langkat.

"Sebagai acuan bagi Tim Pokja ULP untuk memenangkan perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa II Iskandar Perangin Angin," ujar Jaksa.

Muara Perangin Angin akhirnya mendapatkan 4 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dengan nilai total tender Rp 2.867.913.000 dan Rp 971.003.000 untuk paket penunjukan langsung. Tak hanya itu, aket di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat senilai Rp940.558.000 untuk membangun sekolah.

Terbit kemudian meminta komitmen fee sebesar 15,5 persen dari paket tender dan 16,5 persen dari paket penunjukkan langsung. Adapun jumlah komitmen fee yang harus dibayar Muara Perangin Angin atas seluruh proyek yang dikerjakannya adalah sebesar Rp 572 juta.

"Selanjutnya Isfi Syahfitra menyampaikan kepada Muara Perangin Angin melalui komunikasi WhatsApp bahwa penawarannya disetujui oleh Terdakwa II Iskandar Perangin Angin sehingga Muara Perangin Angin diminta untuk memberikan setoran/ komitmen fee pekerjaan hotmix yang diturunkan menjadi
sebesar 15,5% dan memberikan setoran/komitmen fee paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) tetap sebesar 16,5%," ungkap jaksa.

Terbit dan Iskandar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


(whn/dek)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT