ADVERTISEMENT

Tambah Masalah Pemprov DKI: Hamparan Sampah di Kampung Nelayan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 10 Jun 2022 21:05 WIB
Tumpukan sampah terlihat di kampung nelayan yang berdekatan dengan tanggul laut di Cilincing, Jakut. Seperti apa penampakannya? Ini fotonya.
Hamparan sampah di Cilincing (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Tugas Pemprov DKI Jakarta kini bertambah lagi. Kini Pemprov diminta menyelesaikan masalah hamparan sampah di kampung nelayan yang berdekatan dengan tanggul laut di Cilincing, Jakut.

Lautan sampah terhampar di proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Kalibaru, Cilincing, itu ternyata masalah klasik yang hingga kini belum teratasi.

Pada Februari lalu, detikcom pernah mewawancarai salah seorang warga RT 06 RW 04 bernama Eka Rahmawati (29). Dia bercerita terkait kondisi lautan sampah itu. Menurutnya, sampah-sampah itu sudah ada selama 4 tahun lamanya.

"Sudah lama, dari 2018, empat tahun," kata Eka.

Eka mengatakan sebelumnya di kawasan yang masih menjadi bagian laut tersebut tidak ada sampah. Namun, semenjak di bangunnya tanggul laut, warga mulai membuang sampah di sana.

"Nggak (seperti ini awalnya), tadinya laut. Pas dibikin dam (tanggul) begini, orang pada buang sampah seenaknya. Dari mana-mana buang sampahnya ke sini. Sampah pasar, sampah mana, masuknya ke sini," ujarnya.

Eka menuturkan bukan hanya warga sekitar yang membuang sampah. Dia mengatakan warga di luar RW 04 pun membuang sampah ke sana.

"Sampah mana aja masuk ke sini, ada sampah Tanah Merdeka, Gang Macan, pasar, pada masuk ke sini. Ini kan dari mana-mana, karena orang yang buang sampahnya itu dibayar katanya, mereka buang sampahnya ke sini," keluhnya.

Dalam satu hari, kata Eka, kurang lebih 50 truk membuang sampah ke sana. Dia mengatakan warga sebelumnya sempat mengeluhkan kondisi tersebut ke kelurahan setempat.

Sejak Februari lalu, Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakut berharap Kementerian PUPR mengebut proyek tanggul laut itu. Diketahui, hamparan sampah tersebut berada di dekat proyek Proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kementerian PUPR diharap membangun jalan inspeksi di dekat tanggul.

"Ini kan akibat dari belum diselesaikannya pembangunan jalan inspeksi oleh Kementerian PUPR. Jadi area sini ada beberapa plang ini kawasan PUPR, artinya ini bagian dari kegiatan NCICD," kata Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara Achmad Hariadi saat ditemui di lokasi, Kamis (24/2/2022).

Menurutnya, jika program tanggul NCICD ini diselesaikan, tidak akan ada lagi kawasan kumuh di sana.

"Ini bertahap, kita sudah lihat di sebelah kiri itu sudah dilakukan penataan, di RW 06 juga sudah dilakukan penataan. Nantinya lokasi ini tidak akan lagi kumuh bilamana NCICD ini dijalankan," imbuhnya.

Lihat juga video 'Warga Kenya Kerja Keras Kelola Sampah Plastik yang Kini Jadi Ancaman':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT