.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peringatan agar seluruh pihak terkait menyelesaikan masalah sengketa lahan. Jokowi lantas bicara mengenai bahaya sengketa lahan, salah satunya bisa memicu terjadinya bunuh-bunuhan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Kamis (9/6/2022). Jokowi awalnya menyoroti permasalahan sengketa lahan kerap terjadi karena ego sektoral di Kementerian hingga Pemda.
Jokowi berharap lewat GTRA ini bisa mengintegrasikan antara Kementerian dan Pemda untuk menuntaskan masalah sengketa lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak ada yang lain, agar sengketa-sengketa lahan itu bisa kita selesaikan," kata Jokowi.
Jokowi Jengkel HGB Lahan Luas Dipermudah, tapi Lahan Kecil Tidak
Jokowi merasa jengkel soal proses sertifikat HGB yang hanya dipermudah bagi pemilik tanah luas. Jokowi meminta persoalan lahan di tanah kecil juga bisa segera diproses.
Jokowi semula menceritakan pada 2015 terkait pentingnya sertifikat tanah. Jokowi tumpang tindih pemanfaatan lahan harus segera dituntaskan.
"Tidak boleh lagi ada sengketa lahan karena setiap saya ke daerah, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah selalu ada," kata Jokowi dalam acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Kamis (9/6/2022).
Jokowi Bicara Potensi Konflik Akibat Sengketa Lahan
Jokowi kemudian bicara potensi konflik akibat sengketa lahan. Dia menyebut urusan tanah warga bisa berdampak ke berbagai sektor.
"Bahaya lho yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan," ucapnya.
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan agar tidak main-main dengan masalah sengketa lahan. Jokowi juga menyebut dampaknya akan meluas kemana-mana.
"hati-hati, ini hati-hati, dampak sosial, dampak ekonominya bisa kemana-kemana dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, pegang," lanjut Jokowi.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Sertifikat Bisa Dipakai Jaminan Modal ke Bank
Jokowi menuturkan sertifikat tanah bisa dipakai untuk jaminan mengakses permodalan ke bank. Dia pun mengingatkan lagi untuk mencegah konflik akibat sengketa lahan.
"Ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral, bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan. Hati-hati. Persoalan yang tidak bisa kita selesaikan merembetnya bisa ke sosial, bisa merembet ke ekonomi," ujar Jokowi.
80,6 dari 126 Juta Sudah Tersertifikasi
Jokowi mengatakan ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Namun, hingga kini baru 80,6 juta bidang yang memiliki sertifikat tanah.
Jokowi menyampaikan sertifikasi tanah terus bertambah sejak 2015 yang jumlahnya baru 46 juta, kini menjadi 80,6 juta .
"Sehingga sampai sekarang ini dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik sekarang ada tambahan," kata Jokowi.
Dia menegaskan sejak 2015 selalu menyampaikan betapa pentingnya sertifikat tanah karena masalah sengketa lahan harus diselesaikan. Jokowi mencermati penerbitan sertifikat tanah lambat, dalam setahun hanya 500 ribu.
Oleh karena itu, pada 2015 dia meminta Kementerian ATR/BPN meningkatkan penerbitan sertifikat tanah. Hasilnya dalam setahun bisa bertambah hingga 9 juta sertifikat.
"Saat itu 2015 saya perintah kepada menteri ATR BPN saya minta 5 juta tahun ini, rampung. Saya naikkan. Saya minta tahun ini 7 juta selesai, rampung. Saya minta tahun ini 9 juta. Saya cek, selesai," ujarnya.
