.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. Mereka menyerahkan surat keberatan soal tidak ditanggapinya permintaan informasi dokumen proses pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah.
"Ya hari ini kami hadir ke Kantor Kemendagri untuk menyerahkan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi perihal dokumen proses pengangkatan penjabat kepala daerah," kata Kepala Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2022).
Egi menyebut proses pengangkatan penjabat kepala daerah saat ini tertutup dan tidak partisipatif. Bahkan, kata Egi, prosesnya tidak melibatkan pihak-pihak secara luas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami anggap informasi yang kami mintakan pada 17 Mei 2022 itu penting, karena proses pengangkatan penjabat kepala daerah dilakukan secara tertutup, tidak partisipatif, dan juga tidak melibatkan pihak yang lebih luas," ujar Egi.
Egi berharap Kemendagri dapat memberikan informasi tentang dokumen proses pengangkatan penjabat kepala daerah. ICW, kata Egi, meminta Kemendagri tranparan dalam melakukan proses pengisian penjabat kepala daerah.
"Kami berharap dengan diberikannya surat keberatan ini, Kemendagri memberikan informasi yang kami minta dan kami meminta Kemendagri untuk melakukan proses pengisian penjabat kepala daerah dengan lebih transparan, terbuka dan akuntabel, yang sudah dilantik dan akan dilantik selama satu atau dua tahun ke depan," ungkapnya.
"Karena amanat putusan MK juga menyebutkan pemerintah mestinya mengeluarkan dokumen peraturan teknis sebagai turunan dari UU Pilkada, namun hingga saat ini peraturan teknis itu belum juga dikeluarkan oleh Kemendagri sehingga proses pengisian penjabat kepala daerah ini dapat dikatakan bermasalah," imbuhnya.
ICW juga melakukan aksi simbolik di depan Kemendagri. ICW membawa tulisan 'Kemendagri: maaf, informasi pengangkatan pejabat publik tidak untuk publik' dan 'Mendagri stop ghosting! respon surat ICW dan buka dokumen pengangkatan pj kepala daerah'.
Tak hanya itu, ada juga tulisan 'PJ kepala daerah itu jabatan publik, jadi publik berhak tau proses pengangkatannya!' dan 'Kalau benar kenapa harus menghindar? buka informasi pengangkatan kepala daerah'.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri atas Perludem, KoDe Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI, mengkritik penunjukan Kepala BIN Sulteng Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku. Koalisi Masyarakat menilai ada beberapa hal yang menjadi persoalan dalam penunjukan tersebut, salah satunya status TNI aktif.
Rilis bersama yang disampaikan Muhammad Ihsan Maulana (KoDe Inisiatif), Hurriyah (Puskapol UI), Kahfi Adlan Hafiz (Perludem), dan Beni Kurnia Illahi itu menyoroti penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra, yang dinilai tidak melalui mekanisme demokratis. Menurut koalisi, merujuk pada Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis.
"Pada Putusan MK No 67/PUU- XIX/2021, MK mengingatkan pentingnya klausul 'secara demokratis' tersebut dijalankan. Dalam implementasinya, MK juga memerintahkan agar pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk transparansi," kata Ihsan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/5).
Simak juga video 'DPR Minta TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Tak Perlu Diperdebatkan':
