ADVERTISEMENT

d'Legislasi

Draf RUU EBT: DMO Batu Bara Minimal 30 Persen!

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 07 Jun 2022 11:55 WIB
Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor batubara periode 1 hingga 31 Januari 2022.
Foto: Ilustrasi batubara (Pradita Utama)

RUU EBT Proses Harmonisasi

Sebelumnya diketahui Ketua Panja DPR RI, Sapratman Andi mengusulkan untuk proses harmonisasi RUU EBT. Kini, RUU ini akan dibahas lagi untuk memantapkan beberapa konsep.

"Adapun harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh PANJA dalam rapat-rapat, baik rapat secara fisik maupun rapat secara virtual pada tanggal: 13 September 2021, 23 November 2021, 14 Desember 2021, 17 Maret 2022, dan tanggal 4 April 2022," kata Andi pada 30 Mei 2022.

Adapun hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama Pengusul. Secara garis besar yang disepakati adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengubah dan menyempurnakan judul, konsideran menimbang, diktum mengingat dan menetapkan RUU. Disepakati judul RUU menjadi RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan.
2. Melakukan perubahan dan penyempurnaan secara teknis (legislative drafting) terkait perancangan RUU sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang.
3. Perubahan dan penyempurnaan ketentuan mengenai transisi dan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
4. Perubahan dan penyempurnaan ketentuan mengenai kedudukan, komposisi dan mekanisme pengisian jabatan lembaga majelis tenaga nuklir.
5. Perubahan dan penyempurnaan ketentuan mengenai harga Energi Baru dan Energi Terbarukan.
6. Perubahan dan penyempurnaan ketentuan mengenai insentif, partisipasi masyarakat, ketentuan penutup.
7. menambahkan rumusan ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang.


(rdp/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT