Anggota DPR Ungkap soal Biaya Sewa Kamar di Lapas Kelas I Tangerang

Anggota DPR Ungkap soal Biaya Sewa Kamar di Lapas Kelas I Tangerang

Nahda Rizki Utami - detikNews
Senin, 06 Jun 2022 15:08 WIB
Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). (Nahda Rizki Utami /detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Rano Al Fath menyoroti permasalahan yang ada di Lapas Kelas I Tangerang, salah satunya soal biaya sewa kamar. Rano mengungkapkan adanya biaya sewa kamar sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta bagi narapidana untuk menyewa kamar lapas.

Hal itu diungkap Rano saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). Rano menyebutkan ada juga biaya sebesar Rp 5 ribu bagi narapidana untuk bisa tidur di aula Lapas Kelas I Tangerang.

"Baru-baru ini misalnya di Lapas Kelas I Tangerang di tempat saya saat terjadi di sidang, di situ terungkap bahwa ada biaya Rp 5 ribu per minggu untuk bisa tidur di aula lapas. Ada biaya sewa kamar Rp 1-2 juta," kata Rano.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah biaya ini mungkin bisa jadi gambaran dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Lapas bahwa ke depan harus sudah mulai ditertibkan tetapi dengan ditambah anggaran," sambungnya.

Rano juga meminta pihak Kemenkumham untuk menyoroti kesejahteraan sipir yang berada di lapas. Dia menyebutkan masih banyaknya masalah yang ada di lapas, seperti peredaran narkoba hingga overkapasitas lapas.

ADVERTISEMENT

"Mohon diperhatikan terkait kesejahteraan sipir. Ini penting karena kita tahu banyak masalah yang ada di lapas bahkan peredaran narkoba atau over kapasitas ini mungkin bisa disebabkan para pegawainya yang belum mendapatkan kesejahteraan. Mohon diperhatikan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan juga menyoroti permasalahan yang ada di Lapas Sumatera Utara. Hinca mengatakan masih banyak lapas yang tidak punya kendaraan untuk mengangkut narapidana.

"Terutama di Sumatera Utara misalnya di Lapas Tanjung Bale Asahan. Kita lihat secara keseluruhan ada hal-hal yang mendasar, hampir semua lapas tidak punya kendaraan untuk mengangkut narapidana kalau misalnya harus dipindahkan di satu sisi penuh. Nah itu minjam kendaraannya kejaksaan," ujar Hinca.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Menjawab hal itu, Yasonna mengatakan akan menindaklanjuti kepada dirjen terkait. Yasonna juga memastikan akan terus melakukan penindakan untuk mencegah kejadian tersebut.

"Nanti akan kami sampaikan ke dirjen. Ini catatan yang ada di lapas klasik juga dan kita terus melalukan penindakan-penindakan. Kalau ada jangan segan ke kita nanti kita akan langsung kita tindak lanjuti," ujar Yasonna.

Yasonna kemudian menjawab persoalan kendaraan yang dinilai kurang untuk mengangkut narapidana. Yasonna mengakui adanya kekurangan kendaraan dan menjadikan hal tersebut sebagai catatan Kemenkumham.

"Soal mobil perpindahan lapas kita kadang-kadang pakai kalau jumlahnya besar kita bawa yang dari kantor pusat kita punya, tapi kalau dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya ya memang sangat kurang sekali, namun ini menjadi catatan kami berdasarkan jumlah kapasitas," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads