ADVERTISEMENT

Syarief Hasan Soroti Masalah Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Sabtu, 04 Jun 2022 14:20 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di sela kunjungan kerjanya di Garut menyempatkan diri bertemu dan memotivasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan wisata belanja Komplek Centre, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Ia menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap ada 6.011 masalah di laporan keuangan pemerintah pusat.

Temuan yang dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tersebut disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada Selasa (24/5) lalu. Dalam laporannya, BPK menemukan terdapat 6.011 masalah yang nilainya mencapai Rp 31,34 triliun di laporan keuangan pemerintah.

Rinciannya, permasalahan tersebut terdiri dari 53% masalah berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan bernilai Rp 1,64 triliun. Kemudian, 29% masalah berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 29,7 triliun. Sisanya, 18% masalah berupa kelemahan sistem pengendalian intern.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut mempertanyakan langkah pemerintah pusat dalam mengelola keuangan negara.

"Melihat laporan dari BPK tersebut, kami tentu menyayangkan cara pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang banyak bermasalah hingga sebagian dianggap tidak patuh peraturan perundang-undangan," kata Syarief dalam keterangannya, Sabtu (4/6/2022).

Syarief menambahkan pengelolaan keuangan menjadi PR besar bagi pemerintah pusat yang harus diperbaiki.

"Pemerintah pusat yang sebelumnya tidak mampu meredam kenaikan utang yang kini mencapai Rp 7.052,5 triliun atau setara 40,2% PDB menambah daftar catatan buruk dengan hasil laporan BPK yang menemukan banyaknya masalah dan berimbas pada kerugian negara," tutur Syarief.

Ia pun mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kementerian/lembaga. Menurut Syarief, pengelolaan yang tidak baik akan memberatkan keuangan negara.

"Presiden Jokowi harusnya cepat melakukan respon dan evaluasi atas berbagai masalah dalam pengelolaan negara hingga menumpuknya utang Indonesia. Negara rugi hingga senilai Rp 31,34 triliun hanya karena buruknya pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat," cetus Syarief.

Ia juga mendesak pemerintah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting.

"Kita sedang dalam masa pemulihan pascapandemi. Pemerintah harusnya memberikan perhatian besar pada penguatan ekonomi masyarakat, bukan malah mengeluarkan anggaran untuk program tidak mendesak dan menyebabkan munculnya banyak persoalan keuangan," ujar Syarief.

Simak juga 'Sri Mulyani: Inflasi Dekati 4%, Pertumbuhan Ekonomi Mungkin Tertekan':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT