.webp)
Pemerintah akan mulai menghapuskan tenaga honorer mulai 28 November 2023 mendatang. Hal ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan yang meminta pemerintah mengkaji kembali.
Menurutnya tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik. Sebagai contoh, sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik, sehingga jika terjadi penghapusan, maka lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi.
"Pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini. Atau setidaknya menyiapkan solusi yang berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ada banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun kesulitan untuk mendapatkan status yang pasti jika aturan sebagaimana yang disampaikan pemerintah ini diberlakukan. Perlu adanya atensi atas pengabdian tenaga honorer," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (3/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia mengungkapkan hal ini merupakan soal keberpihakan terhadap nasib jutaan rakyat dan keluarganya yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai tenaga honorer. Menurutnya tugas pemerintah adalah memastikan regulasi tidak membawa duka bagi rakyat. Sebab dengan diberlakukan penghapusan tenaga honorer justru akan menghilangkan harapan jutaan rakyat, sehingga ia yakin kebijakan ini layak dievaluasi.
Dalam catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terdapat sebanyak 400 ribu tenaga honorer, yang 120 ribu di antaranya adalah tenaga pendidik, 4 ribu tenaga kesehatan, dan 2 ribu penyuluh. Dari jumlah tersebut jika skema outsourcing (tenaga alih daya) dijadikan solusi maka tidak ada jaminan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di suatu instansi tidak digantikan oleh orang baru?
"Saya berkali-kali mengingatkan pemerintah agar negara terus hadir dan memastikan hajat hidup jutaan rakyat, termasuk tenaga honorer terjamin. Pemerintah harus memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kebijakan penghapusan tenaga honorer menjadi bumerang bagi rakyat. Jika akan ada banyak korban atas regulasi yang dibentuk, maka ada yang tentu keliru dengan kebijakan yang ada. Pastikanlah semua anak bangsa mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," tutup Syarief.
Lihat juga video 'Aksi PNS Pukuli Tenaga Honorer DLH Cianjur Viral di Medsos':
