Politikus NasDem: Ketua MK Tak Perlu Mundur karena Nikahi Adik Jokowi

ADVERTISEMENT

Politikus NasDem: Ketua MK Tak Perlu Mundur karena Nikahi Adik Jokowi

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 04 Jun 2022 07:12 WIB
Taufik Basari
Taufik Basari (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menilai Anwar Usman tidak perlu mundur dari jabatan di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menikahi adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati. Soal kerja-kerja Anwar sebagai hakim konstitusi setelah dia menikahi Idayati, itu tak perlu disoal.

"Menurut saya, Ketua MK (Anwar Usman) tidak perlu mundur dari jabatannya dengan alasan memiliki konflik kepentingan," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (3/6/2022).

Taufik pun memberikan beberapa alasan Anwar Usman tak perlu mundur. Taufik menjelaskan wewenang dan kewajiban MK berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut.

Kewajiban mengadili dan memutus perkara-perkara:
a. Perkara pengujian UU terhadap UUD 1945
b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945
c. Pembubaran partai politik
d. Perselisihan hasil Pemilu

Kewajiban:
Memutus perkara atas pendapat DPR RI mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945


Taufik menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat terjadi apabila pihak yang diadili memiliki hubungan kekerabatan. Dia menambahkan bahwa orang itu harus sebagai subjek yang diadili atau pihak bersengketa. Menurut Taufik, mengenai pengujian undang-undang, Anwar Usman dan Jokowi tidak memiliki konflik kepentingan. Dia menyebut kedudukan Jokowi atau pemerintah hanya pihak pemberi keterangan.

Taufik menambahkan bahwa sengketa yang langsung melibatkan Jokowi adalah perkara pelanggaran presiden (impeachment) serta Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang langsung melibatkan Jokowi. Kedua perkara itu, menurut Taufik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Misalnya terdapat sengketa lembaga negara antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden. Itu pun masih dapat diperdebatkan karena tidak terkait langsung dengan Presiden sebagai pribadi melainkan sebagai jabatan," lanjutnya.

Selain itu, Taufik menilai ada hal yang terkait potensi konflik kepentingan apabila MK mengadili calon presiden dan wakil presiden yang memiliki hubungan kekerabatan. Namun dalam hal ini, kata Taufik, Jokowi tidak mungkin mengajukan diri sebagai capres lagi.

"Presiden Jokowi sudah dua kali menjabat sehingga tidak dimungkinkan lagi menjadi calon presiden dalam pemilu selanjutnya. Dengan demikian, alasan ini dapat disingkirkan," jelasnya.

"Untuk perkara lainnya, karena Presiden Jokowi bukan Ketua Umum Partai Politik maka kondisi hipotetikal yakni konflik kepentingan yang terjadi jika terdapat perkara pembubaran partai politik atau perselisihan hasil pemilu, juga dapat dikesampingkan," katanya.

Baca berita lengkapnya pada halaman berikut.

Simak Video 'Fakta dan Momen Pernikahan Adik Jokowi-Anwar Usman':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT