.webp)
Tak adanya satu BUMN pun yang mensponsori gelaran balap Formula E Ancol, Jakarta, memantik polemik. Nihilnya BUMN memberi sponsor untuk gelaran balap mobil listrik itu dinilai sebagai intrik politik.
Analisis Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menyebutkan, ketiadaan BUMN mensponsori balapan Formula E menunjukkan pertarungan politik sedang terjadi. Terlebih, kementerian yang terkait dengan kepariwisataan juga dikabarkan tak memberikan dukungan.
"Sangat terbatasnya dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Formula E, yang diprakarsai pemda DKI Jakarta, menunjukkan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara sudah menjadi medan pertarungan politik," kata Khoirul Umam saat berbincang via WhatsApp, Jumat (3/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan hanya Kementerian BUMN, bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kini dijabat oleh Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, juga dikabarkan tidak turun," imbuhnya.
Khoirul Umam melihat nihilnya dukungan BUMN ini seolah didesain oleh kekuatan besar politik tertentu. Di mana tujuannya ekstremnya membuat penyelenggaraan Formula E tak optimal, atau bukan tak mungkin gagal.
"Sikap diam sejumlah kementerian dan BUMN ini seolah diorkestrasi oleh kekuatan besar politik tertentu, yang menghendaki ketidakberhasilan atau tidak optimalnya penyelenggaraan Formula E ini," sebut Khoirul Umam yang juga Dosen di Universitas Paramadina ini.
Lalu pertarungan politik apa yang mengumpat di balik balapan Formula E? Tak lain dan tak bukan terkait Pilpres 2024.
Analisis Khoirul Umam, keberhasilan gelaran balap Formula E bakal berefek positif terhadap elektabilitas kandidat capres 2024. Tentu, kandidat capres yang bakal menikmatinya adalah Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Seolah ada ketakutan besar bahwa keberhasilan Formula E akan memberikan efek boosting elektabilitas terhadap figur capres potensial tertentu, yang dirasa tiak sesuai dengan selera elite politik di jantung kekuasaan saat ini," terangnya.
Lebih lanjut Umam membandingkan sikap sejumlah kementerian dan BUMN terhadap program Formula E Ancol dengan program Pemerintah Kota Surakarta. Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu melihat kementerian dan BUMN begitu cepat mendistribusikan bantuan jika yang membutuhkan adalah pemerintah yang dipimpin putra sulung Presiden Jokowi itu.
"Sikap sejumlah kementerian dan BUMN ini tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan langkah-langkah cepat mereka dalam mendistribusikan bantuan, dan memberikan dukungan untuk berbagai kegiatan, program pembangunan, hingga berbagai jenis bantuan sosial ke Pemerintah Kota Surakarta misalnya," papar Umam.
"Seolah-olah ada perlombaan untuk 'mengambil hati' Presiden Jokowi, mengingat Wali Kota Surakarta saat ini adalah putra Presiden," imbuhnya.
Simak video 'Reaksi Anies-Erick Thohir Ditanya soal BUMN Tak Sponsori Formula E':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Tak sampai di situ. Khoirul Umam juga mengungkit langkah pemerintah pusat dalam kegiatan Paris Fashion Week, yang sempat menimbulkan kontroversi di publik pada awal Maret 2022. Kemenparekraf saat itu memberikan bantuan.
"Lalu mengapa sejumlah stakeholders di pemerintah pusat justru bersikap diam, bungkam, dan absen memberikan dukungan pada penyelenggaraan ajang Formula E, yang sedianya diselenggarakan di Jakarta sendiri, atau hanya radius belasan kilometer dari Istana Negara, yang sedianya akan digunakan untuk mempromosikan Jakarta, dan juga Indonesia di salah satu gelanggang pentas olahraga dunia," kata Umam.
Menurut analisis Khoirul Umam, minimnya dukungan pemerintah pusat terhadap gelaran balap Formula E itu mengindikasikan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara sudah masuk ruang politisasi yang kental, meskipun Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi. Umam pun khawatir, jika kebijakan publik sudah mulai dipolitisasi, apakah ada jaminan instrumen negara akan netral dan independen dalam ajang kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Benarkah lembaga-lembaga negara seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, KPK, atau BSSN, bisa menjaga netralitas dan independensinya dalam pesta demokrasi nanti?" sebut Umam.
"Benarkah 248 penjabat (Pj) kepala daerah, yang kini mulai ditunjuk Kemendagri, benar-benar tidak akan berpihak pada salah satu capres-cawapres, yang sesuai dengan selera kekuasaan saat ini? Ini PR besar bagi seluruh stakeholders politik dan pekerja demokrasi di Indonesia ke depan," ujarnya.
Bantahan Staf Khusus Menteri BUMN
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap sebagian dari korporasi di bawah BUMN baru menerima proposal sponsorship rata-rata sebulan sebelum event digelar. Dia menyesalkan pernyataan negatif seolah BUMN tak mendukung Formula E.
"Jakarta E-Prix 2022 menurut rencana akan diselenggarakan pada 4 Juni 2022 di Jakarta. Kementerian BUMN menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari Panitia Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum event itu diselenggarakan," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6).
"Kementerian BUMN menyesalkan adanya pernyataan-pernyataan negatif seakan BUMN tidak mendukung kegiatan Formula E tersebut. Pernyataan itu tidak benar, karena tak ada kebijakan menghambat sponsorship bagi event yang dimaksud. Bahkan PT Indosat Tbk (dikenal sebagai Indosat Ooredoo Hutchison), yang sebagian sahamnya turut dimiliki BUMN, telah menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut," sambungnya.
Dia menjelaskan, dalam mendukung event skala besar dan internasional, BUMN memerlukan waktu untuk proses pengkajian sponsor. Termasuk, melakukan pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerjasama agar memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Proses pengkajian ini bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan.
"Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat tiga bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya. Dengan demikian, ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat," jelas Arya.
