Jakarta -
Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menganggap penindakan korupsi dapat dilakukan lebih cepat daripada pencegahan. Darmawan mengatakan sejumlah pimpinan KPK juga berpandangan bahwa pencegahan korupsi lebih sulit daripada penindakan.
"Kami belajar banyak waktu itu kami juga sempat diskusi dengan Pak Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK). Beliau (Alexander) memberi arahan, 'Pak Darmo, kalau ingin melakukan pencegahan itu lebih sulit daripada penindakan'," kata Darmawan dalam kegiatan pembekalan antikorupsi oleh KPK, di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Selasa (31/5/2022).
"Tadi Pak Ghufron (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) juga melontarkan, Pak Kumbul juga melontarkan, pencegahan itu sulit," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmawan lalu menjabarkan arahan Ghufron soal pemberantasan korupsi. Dia menyebut Ghufron lebih menekankan soal celah-celah yang dapat memunculkan korupsi.
"Saya ingat betul Pak Nurul Ghufron memberikan arahan, dalam tata kelola yang berbelit, dalam tata kelola yang kompleks, dalam tata kelola yang tidak jelas itulah muncul ruang-ruang untuk penyalahgunaan wewenang, dan di situlah muncul praktik-praktik korupsi, kolusi dan hal-hal negatif lainnya," papar Darmawan.
Darmawan sendiri berpandangan penindakan korupsi ibarat menyerok ikan di kolam. Sedangkan pencegahan korupsi, sebut dia, lebih sulit daripada penindakan karena harus memperbaiki tata kelola.
"Kalau mau, penindakan itu seperti nyerok iwak (ikan) di kolam ikan. Serok aja, rampung, cepat lagi," katanya.
"Tapi kalau melakukan pencegahan ternyata kerjanya berat, memperbaiki tata kelola. Itu membutuhkan pemikiran, perubahan cara berpikir, perubahan cara kerja, perubahan tata kelola, bangun sistem digitalnya, mengubah kulturnya, membangun technical skill-nya. Ya ini, salah satunya hari ini, dan ini tidak gampang," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Diketahui, acara ini digelar dalam rangka mewujudkan dunia usaha yang antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas. KPK juga memfasilitasi kolaborasi multi sektor yang melibatkan para pelaku usaha dan instansi pemerintah terkait.
"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya KPK untuk mendorong pelaku dunia usaha tidak terlibat dalam praktik korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, dalam keterangan tertulisnya.
"Salah satunya dengan membuat berbagai program dan panduan pencegahan korupsi bagi pelaku usaha dengan tujuan mendorong komitmen antikorupsi di dunia usaha," sambungnya.
Dengan begitu, pelaku usaha diharapkan bisa memahami apa itu kejahatan korupsi, dampak korupsi, serta dapat melakukan upaya-upaya nyata dalam mencegah terjadinya korupsi. KPK juga membangun kerja sama dengan dunia usaha terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Pentingnya peran dunia usaha dalam pemberantasan korupsi adalah untuk memutus rantai korupsi yang melibatkan pelaku usaha dan badan usaha," ujarnya.
Berdasarkan data penindakan KPK, sejak 2004 hingga Desember 2021, tercatat ada sebanyak 345 pelaku korupsi dari kalangan swasta atau dunia usaha. Angka ini menyumbang sekitar 25% dari total pelaku korupsi seluruhnya, yakni 1.360 orang, dengan modus yang paling banyak dilakukan adalah terkait suap dan pemberian gratifikasi yang mencapai 802 kasus.
Modus korupsi lainnya yang juga tinggi adalah pengadaan barang dan jasa yang mencapai 263 kasus yang disusul dengan korupsi di bidang perizinan sebanyak 25 kasus.
Dalam acara ini, juga hadir Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin dan Ahli Pembangun Integritas dan Health Care Compliance Officer PT Johnson & Johnson Indonesia Yulia Sari yang akan menjadi narasumber.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
