Partai Garuda Kritik Partai Buruh soal Rencana Demo Tolak UU P3

Gibran - detikNews
Kamis, 26 Mei 2022 16:54 WIB
Teddy Gusnaidi (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Foto: Teddy Gusnaidi (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Jakarta -

Partai Buruh bakal menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) di depan gedung DPR pada 8 Juni. Kritik terhadap Partai Buruh datang dari Partai Garuda.

Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut sudah ada jalan menolak revisi UU P3 ketika masih dalam tahap pembahasan. Jika ini sudah disahkan DPR, Teddy mengatakan jalan penolakan adalah melakukan judicial review di MK.

"Tapi ketika sudah disahkan, tentu ada mekanismenya, yaitu melakukan judicial review ke MK, bukan malah menyebarkan informasi sesat atau turun ke jalan," kata Teddy kepada wartawan, Kamis (26/6/2022).

Teddy berbicara asas proporsionalitas terkait kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Demonstrasi terkait revisi UU P3, menurut dia, lebih pas dilakukan ketika masih dalam tahap pembahasan.

"Jadi jika masih dalam pembentukan UU, masih dalam RUU, maka tujuan dari unjuk rasa adalah agar DPR tidak mengesahkan RUU menjadi UU. Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan. Yang bisa melakukan hanyalah MK," ujar Teddy.

Teddy menyebut demo menuntut pembatalan UU P3 salah alamat. Menurutnya, aksi yang lebih tepat adalah langsung mengajukan judicial review ke MK.

"Di MK-lah bisa diuji, apakah UU itu bertentangan dengan UUD 45 atau tidak. Jika tidak, UU yang telah disahkan tidak melanggar aturan," ujar Teddy.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan menolak pengesahan UU P3 karena revisi UU P3 dinilai bukan sebagai kebutuhan hukum, melainkan hanya 'akal-akalan'. Menurutnya, pengesahan UU P3 untuk memuluskan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Said membeberkan setidaknya ada dua alasan Partai Buruh dan serikat buruh menolak revisi UU P3. Pertama, sebut Said, pembahasan revisi UU P3 di Baleg DPR dinilai terburu-buru. Alasan selanjutnya, Said menilai revisi UU P3 memuat tiga hal yang dianggap berbahaya bagi publik, khususnya bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat miskin kota, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.

Said menyatakan pihaknya bersama elemen serikat buruh akan mengambil langkah lanjutan. Said mengatakan akan melakukan aksi besar-besaran pada 8 Juni mendatang di depan gedung MPR/DPR RI.

"Kami akan melakukan aksi besar-besaran pada 8 Juni 2022 yang melibatkan puluhan ribu buruh di DPR RI. Dan secara bersamaan aksi dilakukan serempak di puluhan kota industri lainnya yang dipusatkan di kantor gubernur," katanya.

Meski demikian, dia menyebut pihaknya akan mengajukan judicial review (JR) UU P3 tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 31 Mei 2022 tentang revisi UU PPP tersebut," imbuhnya.

(gbr/tor)