Babak Baru Kasus Heli AW-101 di KPK Meski Perkara di TNI Disetop

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 25 Mei 2022 11:02 WIB
KPK beserta POM TNI melakukan cek fisik helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ini foto-fotonya.
Helikopter AW-101 (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland 101 (AW-101) di TNI Angkatan Udara (TNI AU) bergulir lagi di KPK. Kasus ini diusut KPK meski para tersangka dari pihak TNI AU telah dihentikan penyidikannya.

Pada Selasa, 24 Mei 2022, KPK menahan tersangka dari pihak swasta atas nama Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway. Dia disebut sebagai Direktur PT Diratama Jaya Mandiri atau PT DJM dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang atau PT KCG.

"Setelah tim penyidik memeriksa sekitar 30 orang saksi dan untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan IKS selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," ucap Ketua KPK Firli Bahuri.

Bagaimana awal mula perkara korupsi helikopter itu?

Disebutkan Firli, pada Mei 2015, Irfan Kurnia Saleh bersama seseorang bernama Lorenzo Pariani selaku pegawai perusahaan AW menemui Mohammad Syafei yang kala itu masih menjabat Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI AU di Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Dalam pertemuan itu, dibahas pengadaan heli AW-101 VIP atau VVIP TNI AU.

Irfan Kurnia Saleh sebagai salah satu agen AW lantas menawarkan proposal harga kepada Syafei dengan mencantumkan harga 1 unit heli AW-101 yaitu USD 56,4 juta. Namun pada akhirnya harga pembelian disepakati untuk 1 unit heli AW-101 adalah USD 39,3 juta atau sama dengan Rp 514,5 miliar kala itu.

Singkat cerita, pengadaan heli AW-101 berlangsung dengan nilai kontrak Rp 738,9 miliar dengan metode lelang pemilihan khusus yang hanya diikuti 2 perusahaan. Saat tahap lelang, KPK menduga panitia lelang melibatkan Irfan Kurnia Saleh untuk menghitung nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS.

"IKS juga diduga sangat aktif melakukan komunikasi dan pembahasan khusus dengan FA (Fachri Adamy) selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK," ucap Firli.

Proses lelang yang diikuti 2 perusahaan ini ternyata keduanya dikondisikan Irfan Kurnia Saleh, di mana kedua perusahaan itu adalah miliknya. Pembayaran pun telah diterima Irfan Kurnia Saleh sepenuhnya, tetapi ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, salah satunya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda.

"Perbuatan tersangka IKS dimaksud diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia," ucap Firli.

"Akibat perbuatan IKS, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 224 miliar dari nilai kontrak Rp 738, 9 miliar," imbuhnya.

Irfan Kurnia Saleh pun disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Irfan Kurnia Saleh pun ditahan KPK.

Penyidikan Tersangka dari Pihak TNI Sudah Dihentikan

Irfan Kurnia Saleh sejatinya telah berstatus tersangka di KPK sejak 2017 tetapi baru ditahan saat ini. Kala itu KPK bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, di mana terjerat 5 tersangka dari unsur prajurit TNI.

Saat itu 5 orang tersebut adalah:

1. Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK);
2. Kolonel Kal FTS selaku Kepala Unit Pelayanan dan Pengadaan;
3. Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas;
4. Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu; dan
5. Marsda SB sebagai Asrena KSAU.

Semua jabatan itu merupakan posisi mereka pada saat peristiwa terjadi. Perkara ini sempat menjadi perhatian publik karena mangkrak hingga akhirnya terkuak saat adanya gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Kala itu terungkap bahwa perkara di Puspom TNI sudah dihentikan. Pada 27 Desember 2021, Setyo Budiyanto yang saat itu sebagai Deputi Penyidikan KPK turut mengaminkan.

"Yang terakhir tadi masalah helikopter AW01 koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikannya, gitu," kata Setyo.

Lantas pada 28 Desember 2021, Panglima TNI Jenderal Andika Perkara mengaku belum tahu pasti. Namun dia menjanjikan penelusuran internal terkait hal ini.

"Terus terang saya baru belajar ini, sehingga saya belum mengetahui secara pasti. Tapi saya janji akan telusuri ke internal kami, dari penyidik maupun oditur," kata Andika saat itu.

"Selain itu, mungkin saya juga akan komunikasi dengan KPK. Supaya jelas dululah. Pasti nanti ada saatnya saya akan jelaskan," imbuhnya.

Di sisi lain Irfan Kurnia Saleh pernah juga mengajukan praperadilan ke PN Jaksel atas status tersangkanya di KPK. Dia beralasan KPK tidak bisa mengusutnya karena tidak adanya unsur penyelenggara negara di mana perkara di Puspom TNI sudah dihentikan.

Sayangnya, praperadilan itu ditolak. KPK melanjutkan perkara ini dengan menahan Irfan Kurnia Saleh.

KPK Yakin Penyidikan Tak Bermasalah

Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengatakan kasus korupsi heli AW-101 ini tidak bermasalah meski perkara dari unsur TNI sudah disetop. Apa alasannya?

"Tepatnya itu di Pasal 11 (UU KPK) itu disebutkan subjek hukumnya. KPK dapat melakukan penyelidikan-penyidikan dan penindakan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ada syaratnya 2 tapi syarat itu bukan kumulatif. Subjek hukumnya adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau pihak terkait," kata Firli.

"Di kalimat berikutnya ada itu, dan atau titik koma, menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya 1 miliar di ayat 2." imbuhnya.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

Lihat Video: Panglima TNI Masih Dalami Kasus Dugaan Korupsi Heli AW-101

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/imk)