ADVERTISEMENT

Koalisi Sipil Desak Penunjukan TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Dibatalkan

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 24 Mei 2022 12:16 WIB
Pelantikan Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Minggu (22/5/2022).
Ilustrasi. Pelantikan Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana, Minggu (22/5/2022). (Foto: dok. Humas Pemda DIY )

Sebelumnya, sejumlah penjabat kepala daerah telah ditunjuk dan dilantik. Kabar terkini, seorang perwira tinggi (pati) TNI yang masih aktif, yakni Brigjen Chandra As'Aduddin, ditunjuk jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Menko Polhukam Mahfud Md juga telah mengkonfirmasi penunjukan Brigjen Chandra sebagai Pj Bupati Seram Bagian Timur. Brigjen Chandra sendiri saat ini menjabat Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Benar, Brigjen Chandra sudah ditetapkan sebagai penjabat bupati. Dia memang anggota TNI, tapi ditugaskan di luar instansi induknya," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Selasa (24/5/2022).

Mahfud mengatakan anggota TNI-Polri yang bisa jadi penjabat kepala daerah adalah mereka yang ditugaskan di luar instansi induknya. Selain yang dipekerjakan di luar institusi induknya, sebut Mahfud, anggota TNI-Polri yang alih status jadi PNS dan pensiunan juga diperbolehkan menjadi penjabat kepala daerah.

"Selain yang dipekerjakan di luar institusi induk, anggota TNI-Polri yang alih status menjadi PNS dan pensiun juga boleh. Contohnya Paulus Waterpauw, Pati Polri bintang 3 yang sekarang jadi Penjabat Gubernur Papua Barat. Pak Waterpouw itu sekarang bekerja di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," paparnya.


(yld/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT