"Menurut putusan MK, anggota TNI-Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya, tapi ditugaskan di institusi atau birokrasi lain, itu bisa menjadi penjabat kepala daerah," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Selasa (24/5/2022).
"Misalnya mereka yang bekerja di BNPT, Kemko Polhukam, Kemkum-HAM, BIN, Setmil, Lemhanas, dan lain-lain. Aturan dan putusan MK mengatur begitu," lanjutnya.
Mahfud juga mencontohkan penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen TNI Chandra As'Aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Mahfud menyebut Brigjen Chandra sudah lama bertugas di BIN.
"Benar Brigjen Chandra sudah ditetapkan sebagai penjabat Bupati. Dia memang anggota TNI tapi ditugaskan di luar instansi induknya. Brigjen Chandra itu sudah lama dipekerjakan di BIN," ujarnya.
Mahfud menjelaskan selain yang dipekerjakan di luar institusi induknya, pati TNI-Polri yang alih status jadi PNS dan pensiunan juga diperbolehkan menjadi pj kepala daerah. Dia mencontohkan salah satu perwira tinggi Polri, Komjen Paulus Waterpauw, yang dijadikan Pj Gubernur Papua Barat.
"Selain yang dipekerjakan di luar institusi induk, anggota TNI-Polri yang alih status menjadi PNS dan pensiun juga boleh. Contohnya Paulus Waterpow, Pati Polri bintang 3 yang sekarang jadi Penjabat Gubernur Papua Barat. Pak Waterpouw itu sekarang bekerja di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," imbuhnya.
Lihat juga video 'Respons Sekda DKI saat Disebut Bakal Jadi Pj Gubernur Pengganti Anies':
(dek/zak)
