Pakar Sebut TNI Aktif Harus Mengundurkan Diri Sebelum Jadi Penjabat Kepala Daerah
Pemerintah menunjuk Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng) yang merupakan seorang perwira tinggi (pati) TNI yang masih aktif Brigjen Chandra As'Aduddin. Sementara itu ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Sumatera Barat, Feri Amsari menyebut seorang TNI aktif harus mengundurkan diri sebelum menjadi penjabat kepala daerah.
"Saya pikir ya sudah tegas di Pasal 30 UUD 1945 tugas TNI dan kepolisian itu soal pertahanan dan keamanan, tidak sebagai pengurus pemerintahan di daerah," kata Feri saat dihubungi, Selasa (24/5/2022).
"Nah perlu kita ingat beberapa putusan MK ya, MK sudah memastikan bahwa UU TNI konstitusional, anggota TNI dan Kepolisian yang ingin mengabdi di pemerintah daerah harus mengundurkan diri karena sebagai prinsip profesionalitas," imbuhnya.
Selain itu, Feri mengatakan berdasarkan Putusan MK nomor 67 2021, Putusan MK nomor 15 dan Putusan MK 18 2022 menyatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi harus dilindungi, Pj kepala daerah yang dipilih adalah orang yang berkompeten di dalam bidangnya. Namun menurut Feri, TNI dan Kepolisian bukan bidangnya dalam kepengurusan pemerintahan daerah.
"Pesan putusan MK itu menunjuk yang kompeten... TNI dan polisi kan tidak didik dan dilatih untuk itu," katanya.
Oleh sebab itu, Feri meminta agar pemerintah melaksanakan putusan MK tersebut. Ia meminta pemerintah tidak menafsirkan sendiri pasal konstitusi tersebut.
"Oleh karena itu, patut kiranya menurut saya putusan MK ini ditegakkan sebaik-baiknya oleh Kementerian Dalam Negeri dalam ini juga di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan sampai Kementerian Dalam Negeri Pak Menteri Dalam Negeri semena-mena terhadap putusan MK dan seolah-olah dia menjalankan cara berpikir konstitusionalnya sendiri, padahal fungsi pengawalan konsitusi itu ada di MK melalui putusan-putusannya," katanya.
Diketahui, dalam UU TNI dan UU Polri pada intinya mengatur bahwa anggota TNI-Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Aturan mundur dan pensiun diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022, yang dibacakan pada 20 April.
Selengkapnya halaman selanjutnya.
