.webp)
Petinggi sekaligus deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Anton Permana, divonis 10 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian. Anton dinilai terbukti bersalah karena menyebarkan berita bohong.
Adapun keputusan itu dibacakan oleh majelis hakim di sidang perkara atas terdakwa Anton Permana yang digelar di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Nazar serta hakim anggota Dewa dan Hapsoro Restu Widodo.
"Menyatakan Terdakwa Anton Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyebarkan informasi atau kabar yang tidak benar. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan," kata ketua majelis hakim Nazar saat membacakan putusan sidang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, majelis hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap Anton Permana. Sebab, masa vonis hukuman dikurangi masa tahanan selama Anton menjalani sidang.
Selain itu, hakim memerintahkan agar sebagian barang bukti dimusnahkan dan sebagian lagi dikembalikan. Anton juga dikenakan denda Rp 5.000.
"Menetapkan Terdakwa tidak ditahan. Menyatakan barang bukti dimusnahkan dan sebagian dikembalikan kepada Terdakwa. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000," ujar Nazar.
Terdakwa Anton Permana didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Simak duduk perkara kasus ujaran kebencian yang menjerat Anton Permana di halaman berikutnya.
Duduk Perkara Kasus
Sebelumnya, Anton Permana ditangkap Bareskrim Polri pada Oktober 2020. Anton Permana diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Ini yang bersangkutan memposting di Facebook dan di YouTube. Dia menyampaikan di Facebook dan di YouTube banyak sekali ada beberapa yang disampaikan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Kamis (15/10/2020).
Argo lantas menyebutkan sejumlah unggahan Anton Permana itu. Dia juga menunjukkan sejumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan.
"Misalnya multifungsi Polri yang melebihi peran dwifungsi ABRI yang dulu kita caci maki, yang NKRI kepanjangannya menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia," kata Argo membacakan unggahan Anton Permana dalam media sosialnya.
"Dan juga ada disahkan Undang-Undang Ciptaker bukti negara ini telah dijajah, dan juga negara sudah tidak kuasa lindungi rakyatnya, dan negara dikuasai oleh cukong, VOC gaya baru, itu salah satunya yang disampaikan oleh tersangka AP," imbuhnya.
