Desakan kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris untuk Indonesia menjelaskan pengibaran bendera Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) makin kencang. Tentu semua negara tahu, LGBT bukanlah kelompok yang tidak sesuai dengan norma hingga budaya Indonesia.
Kedubes Inggris untuk RI sempat mengibarkan bendera LGBT dengan dalih memperingati hari anti-homofobia, 17 Mei. Kini bendera pelangi itu sudah dicopot dan diganti dengan bendera Ukraina.
Meski telah diganti, polemik pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris untuk RI tak begitu saja tutup buku. Desakan agar pihak Kebubes Inggris menjelaskan maksud dan tujuan pengibarannya tetap menggema. Sebab, mustahil nampaknya jika Inggris tidak tahu bahwa LGBT bertolak belakang dengan norma dan budaya Indonesia.
- Ketua MUI: Tamu Harus Tahu Diri
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis naik pitam gara-gara pengibaran bendera LGBT ini. Cholil menyebut Kedubes Inggris harusnya tahu diri sebagai tamu di Indonesia.
"Kita harus menegur mereka bahwa sebagai tamu harus tahu diri dan tahu tatakrama negara di mana ia berpijak," kata Cholil dalam cuitan di akun Twitternya, @cholilnafis, yang dilihat detikcom, Minggu (22/5/2022).
Cholil secara tegas mengatakan Kedubes Inggris sudah tak menghormati norma hukum yang ada di Indonesia. Sebab, Kedubes Inggris seperti menunjukkan dukungan terhadap LGBT.
"Kedutaan Besar Inggris sudah tak menghormati norma hukum masyarakat Indonesia dan terang-terangan mendukung LGBT," tulis Cholil.
"Makin yakin saya kalau LGBT di Indonesia sudah mengkhawatirkan," imbuhnya.
- PPP: Kedubes Inggris Langgar Etika Diplomasi
PPP menilai Kedubes Inggris telah melanggar etika dan norma diplomasi karena mengibarkan bendera LGBT di Indonesia. PPP menegaskan Kedubes Inggris seharusnya menghormati hukum dan budaya negara tuan rumah.
"PPP menilai Kedubes Inggris melanggar etika dan norma diplomasi, utamanya keharusan memberikan penghormatan terhadap hukum dan budaya host-country atau negara yang menjadi tuan rumah, di mana Kedubes tersebut berada," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani ketika dihubungi, Sabtu (21/5).
Arsul memaparkan meski bendera LGBT itu dikibarkan di halaman kantor Kedubes, yang berdasar hukum internasional menjadi yurisdiksi Inggris, etika dan norma diplomasi tetap mesti dipegang oleh kantor perwakilan negara mana pun. PPP mengultimatum Kedubes Inggris jangan sampai kejadian serupa terjadi lagi.
"PPP meminta agar kejadian pengibaran bendera LGBT tersebut jangan terulang lagi, sehingga Indonesia sebagai host country tidak perlu terbebani akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya, yakni protes meluas," tegas Arsul.
- TB Hasanuddin Sebut Inggris Provokatif
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menganggap Kedubes Inggris provokatif karena mengibarkan bendera LGBT di Indonesia. TB Hasanuddin menjelaskan Indonesia punya UU Nomor 1 Tahun 1982 yang merupakan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.
Legislator dari Fraksi PDIP itu tak menampik pengibaran bendera LGBT yang dilakukan Kedubes Inggris terlindungi oleh prinsip kekebalan hukum atas kedaulatan suatu negara dalam teritori suatu Kedutaan Besar. Namun, TB Hasanuddin menilai ada prinsip yang tidak sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik terkait aksi pengibaran bendera LGBT itu, khususnya pada Pasal 3 Ayat 1 (e).
Pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi misi diplomatik adalah mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara Pengirim dan Negara Penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah.
"Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan tindakan provokatif dari sisi budaya yang dipercaya oleh bangsa Indonesia," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu (21/5).
Simak kecaman dari sejumlah politikus lain di halaman berikutnya.
