Hakim-Panitera PN Rangkasbitung Ditangkap, BNN Diminta Transparan

Andi Saputra - detikNews
Sabtu, 21 Mei 2022 15:01 WIB
Ilustrasi kasus hukum atau salah tangkap
Ilustrasi kasus hukum (Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta -

BNN Banten menangkap dua hakim dan satu panitera di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung terkait dugaan penyalahgunaan narkoba pada Rabu, 18 Mei 2022. Namun status hakim yang ditangkap belum diumumkan ke publik.

"Akan tetapi sampai saat ini, Sabtu, 21 Mei 2022, belum ada informasi apa pun dari BNN maupun PN Rangkasbitung serta Mahkamah Agung. Ketiadaan informasi dan publikasi terhadap penangkapan dua hakim dan satu panitera PN Rangkasbitung ini memunculkan banyak dugaan negatif terhadap proses hukum dan pemeriksaan oleh BNN," kata Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani kepada wartawan, Sabtu (21/5/2022).

Julius mengatakan hakim dan petugas BNN sama-sama aparat penegak hukum, yang seharusnya berdiri tegak menjaga marwah sistem peradilan dengan fondasi transparansi.

"Penangkapan sudah 3x24 jam, tapi tidak ada juga transparansi atau informasi apa pun, padahal ini peristiwa tertangkap tangan atau OTT kalau istilah KPK cukup 24 jam saja untuk konferensi pers. Masyarakat jadi bertanya apakah karena sesama aparat jadi bisa main mata? Atau jangan-jangan ada 'proses 86'? Ini merusak nama baik dan integritas institusional pengadilan dan Mahkamah Agung serta BNN sendiri, yang selalu gagah berani menyatakan perang terhadap narkoba, tetapi mendadak sunyi senyap jika yang ditangkap sesama aparat," ujar Julius.

Ketiadaan transparansi ini juga akan berdampak negatif bagi tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan instansinya, dalam hal ini hakim, pengadilan dan Mahkamah Agung, serta BNN dan penyidiknya.

"PR besar untuk penanganan masalah narkoba belum tuntas, perbaikan criminal justice system dengan pendekatan kesehatan juga belum jelas, lalu diperburuk dengan masalah integritas. Ini sangat merugikan banyak pihak, negara dan masyarakat," lanjut Julius Ibrani.

Julius mengatakan PBHI mendesak agar BNN, PN Rangkasbitung, serta Mahkamah Agung bertindak transparan dengan mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi kepada publik sesegera mungkin karena sudah melebihi 3x24 jam. Ombudsman RI harus turun ke lapangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran akibat ketiadaan transparansi informasi yang terjadi.

"Komisi Yudisial juga harus bertindak tegas untuk memantau proses serta memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi hakim yang ditangkap untuk dijatuhkan sanksi tegas. Apabila dua hakim yang ditangkap memang memiliki masalah ketergantungan terhadap narkoba yang artinya masalah kesehatan, PBHI mendorong penanganan dengan pendekatan kesehatan yang merupakan hak asasi, melalui rehabilitasi sampai tuntas," ucap Julius.

"Penegakan hukum tidak boleh tumpul dan kandas ke sesama aparat penegak hukum, lalu tajam dan beringas ke masyarakat lemah," pungkas Julius.

Sebelumnya, kabar penangkapan ini dibenarkan oleh BNN. Menurut BNN, penangkapan hakim dan panitera itu dilakukan BNNP Banten.

"Benar," kata Kabag Humas BNN RI Kombes Sulistyo Pudjo saat dimintai konfirmasi, Jumat (20/5).

Dia tak menjelaskan detail identitas kedua hakim dan panitera yang ditangkap. Sulistyo juga belum menjelaskan apa saja barang bukti yang didapat dalam kasus ini.

"Yang akan press release dari BNNP Banten," ucapnya.

Pihak BNNP Banten sendiri mengatakan akan mengumumkan kasus itu secara lengkap. "Nanti kita akan undang kalau ada pelaksanaan rilis," kata Kepala BNNP Banten Hendri Marpaung saat dimintai konfirmasi.

Simak juga Video: Anggota DPR Minta Pengguna Narkoba Tak Dibui, Ini Respons Kepala BNN

[Gambas:Video 20detik]




(asp/yld)