Paripurna soal RAPBN 2023, Segini Total Kehadiran Anggota DPR

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 20 Mei 2022 11:11 WIB
Paripurna DPR RI Jumat (20/5/2022). (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Foto: Paripurna DPR RI Jumat (20/5/2022). (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).
Jakarta -

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Rapat paripurna tersebut berisi agenda tunggal mendengarkan penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna digelar di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula pimpinan lain yakni Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Lodewijk Paulus. Tak tampak hadir Ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurut catatan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, jumlah kehadiran anggota per permulaan atau saat rapat dibuka yakni hadir fisik 12, virtual 283, izin 103, sehingga total kehadiran sebanyak 295 orang dari 575 anggota Dewan.

"Bahwa sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 25-28 Maret 2022 memutuskan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022," kata Dasco membuka rapat paripurna.

"Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Saudari Menteri Keuangan RI yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2023," lanjutnya.

Untuk diketahui, setelah rapat paripurna penyampaian pemerintah terhadap KEM dan PPKF ini, DPR dan Pemerintah secara maraton akan menggelar rapat paripurna lanjutan sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan, sampai RAPBN 2023 dibahas pada paruh kedua tahun ini.

Terpisah, Puan mengatakan rapat paripurna ini merupakan awalan menuju pembahasan antara DPR dan pemerintah tentang RAPBN 2023.

"Rapat paripurna ini adalah awal dari pembicaraan pendahuluan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah tentang RAPBN 2023," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2022).

Puan menuturkan DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlebih, lanjutnya, saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan ketidakpastian global.

"Telebih dalam situasi transisi menuju endemi COVID-19 dan ketidakpastian global sekarang ini, postur anggaran negara adalah hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

(fca/gbr)